KESELAMATAN perjalanan kereta api maupun keselamatan lalu lintas jalan umum merupakan tanggung jawab bersama. Ia tidak boleh memberatkan hanya ke kepada satu pihak melainkan semua pihak, baik pengelola maupun pengguna jalan umum.

Terkait hal itu, UU No.22/ 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 114 menyatakan bahwa pada pelintasan sebidang antara jalur KA dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu KA sudah mulai ditutup, serta wajib mendahulukan kereta api.



Pun halnya dengan UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian Pasal 90 menyatakan bahwa penyelenggara Prasarana Perkeretaapian berhak dan berwenang mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan.

Perjalanan kereta api memang kompleks dan melibatkan berbagai pihak berkepentingan. Diperlukan pemahaman akan berbagai aturan yang mengacu pada keselamatan perjalanan KA khususnya di pelintasan sebidang.

Peraturan Pemerintah 56/2009 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pelintasan sebidang. Pada pasal 79 menyebutkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang.

Namun faktanya, di Lampung, perlintasan kereta api liar kian menjamur. PT KAI Divisi Regional IV Tanjungkarang bersama Pemerintah Provinsi Lampung baru menutup 29 titik dari 171 titik perlintasan liar di Lampung. Tahun ini ditargetkan 39 perlintasan liar KA tersebar di berbagai daerah bisa ditutup.

Di Lampung Utara, ada 10 perlintasan liar KA karena tidak jaga petugas penjaga dan dekat dengan perlintasan resmi. Jika berdasarkan hasil evaluasi ada perpotongan yang seyogiayanya harus ditutup, maka pemerintah sebagaimana disebut di atas dapat menutupnya.

Perlintasan liar KA harus ditutup karena bisa membahayakan keselamatan masyarakat. Demi terjaganya nyawa berkendara, karena tidak sedikit nyawa yang telah hilang karena kecelakaan di perlintasan kereta api liar, maka menyegerakan mengatasi persoalan ini adalah keharusan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menertibkan perlintasan kereta yang masuk kategori liar. Begitu pula masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk tidak mengganggu perjalanan kereta api dengan tidak menerabas perlintasan yang bukan peruntukannya.

Adanya pemahaman dan kesadaran seluruh pihak akan tanggungjawabnya itu maka keselamatan yang diharapkan niscaya dapat terwujud. Tidak terkecuali keselamatan bagi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan umum yang melewati perlintasan kereta api.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR