DAFTAR pemilih tetap (DPT) selalu menjadi permasalahan setiap menjelang pesta demokrasi. Pasalnya hampir tidak ada sinkronisasi antara data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan penyelenggara pemilu. Kerap muncul selisih angka yang cukup signifikan.

Yang harus ditekankan penyelenggara pemilu adalah pemilih merupakan bagian terpenting dalam demokrasi langsung. Bahkan, salah satu tolak ukur sukses pemilu adalah tingginya partisipasi pemilih. Komisi Pemilihan Umum pun menargetkan partisipasi yang tinggi hingga di atas 70%. Syarat utama mendorong partisipasi adalah daftar pemilih yang akurat.



KPU Lampung kemarin menetapkan DPT Pemilihan Gubernur 2018 sebanyak 5.768.061 pemilih dengan perincian 2.951.659 pemilih laki-laki dan 2.816.402 perempuan. Para pemilih ini tersebar di 15.006 TPS, 2.640 desa/kelurahan, 228 kecamatan, dan 15 kabupaten/kota.

DPT pilgub tahun ini lebih sedikit jika dibanding dengan 2014 yakni 5.868.304 orang. Meskipun demikian, KPU memastikan mereka yang tidak terdaftar dalam DPT, memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket) telah melakukan perekaman KTP-el dari Disdukcapil tetap bisa mencoblos di TPS.

Anggaran yang dialokasikan untuk memastikan akurasi data pemilih tidaklah kecil. KPU menghabiskan anggaran Rp27,35 miliar untuk verifikasi data ke di 15 kabupaten/kota dengan melibatkan 19.460 petugas. Dengan anggaran yang cukup fantastis ini, harus ada garansi penyelenggara pemilu dapat menjaga akurasi DPT.

Berdasar pada data Disdukcapil Lampung, per Februari 2018 terdapat 9,6 juta penduduk Lampung dengan 7,1 juta jiwa di antaranya merupakan warga wajib KTP-el. Dari angka itu, terdapat 5,9 juta (83,22%) yang telah melakukan perekaman atau masih ada 16,78% atau 1,2 juta yang belum melakukan perekaman.

Masih banyaknya warga yang sudah berusia di atas 17 tahun dan belum melakukan perekaman harus menjadi perhatian bersama antara KPU, Disdukcapil, dan Bawaslu. Jangan sampai mereka yang memiliki hak untuk memilih tidak terakomodasi karena kesalahan teknis dan keterlambatan administrasi.

Hak politik warga tidak bisa dikalahkan dengan syarat administrasi kependudukan akibat lambatnya kerja Disdukcapil dan KPU. Untuk itu, Disdukcapil dan KPU jangan pernah surut untuk mengampanyekan Pilkada serentak 27 Juni mendatang dan mendorong pemilih untuk melakukan perekaman sebagai syarat mencoblos.

Disdukcapil harus menempuh cara-cara luar bisa demi menjangkau para wajib KTP melakukan perekaman. Tidak hanya mendatangi sekolah dan pesantren, petugas harus masuk ke permukiman kumuh dan mereka yang tinggal di daerah konflik agraria. Upaya serius dalam menjangkau pemilih ini demi terwujudnya legitimasi pilkada.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR