Jakarta (Lampost.co) -- Istana Kepresidenan memastikan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu sudah berlaku. Undang-undang sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo sejak 16 Agustus 2017.

"(UU Pemilu) sudah berlaku," kata juru bicara Kepresidenan, Johan Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017.



Undang-undang telah diundangkan dengan Nomor 7 Tahun 2017. Sebelum Undang-undang diteken, Johan mengakui, ada beberapa koreksi yang diberikan pemerintah. 

Namun, ia memastikan koreksian tersebut tak mengubah subtansi dari Undang-undang. "(Koreksian) Itu sudah dikoordinasikan dengan pihak Setneg dan DPR sebelum tanggal 16 (Agustus) itu," ujar dia.

Pemerintah berharap setelah ditekennya Undang-undang tersebut, penyelenggara pemilu bisa segera mempersiapkan aturan-aturan kepemiluan.

"Segera bekerja. Komponen-komponen yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Waktunya kan sudah dekat," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo didesak segera menandatangani Undang-undang itu, setelah disahkan 21 Juli 2017 lalu. Penandatangan perlu cepat dilakukan agar penyelenggara pemilu bisa cepat bekerja, mengingat tahapan Pilkada serentak 2018 segera dilakukan. 

Apalagi, sudah ada sinyal dari sejumlah pihak untuk menggugat sejumlah hal dalam undang-undang itu. 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR