JAKARTA (Lampost.co) -- Istana Kepresidenan menyayangkan sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat operasional kepada Presiden Joko Widodo. Keputusan ini buntut dari rencana DPR merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan terpilihnya pimpinan baru periode 2019-2023.

"Kekanak-kanakan, tidak lazim, baper (bawa perasaan), emosi. Enggak boleh begitu, apa alasannya? Pimpinan KPK itu kan negarawan, punya tanggung jawab, jangan begitu," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Jakarta, Sabtu, 14 September 2019.



Menurut dia, terpilihnya komisioner baru bukan berarti masa jabatan pimpinan petahana habis. Apalagi, mereka masih memiliki masa tugas hingga Desember 2019.

Ia mengumpamakan kondisi ini dengan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Ia menyebut anggota DPR periode 2014-2019 masih tetap bekerja seperti biasa.

Keluhan pimpinan KPK yang merasa tak diajak dalam pembahasan revisi UU KPK dinilai Ngabalin berlebihan. Seharusnya, menurut dia, para pimpinan KPK bersabar.

"Kan surat Presiden baru sampai ke DPR. Nanti DPR mulai pembahasannya. Saya ini bekas anggota Baleg (Badan Legislasi). Sebelum masuk pembahasan, diundang pakar, stakeholder, termasuk KPK. Tidak mungkin tidak diundang," ujar dia.

Ngabalin menilai sikap yang diambil pimpinan KPK memalukan publik Tanah Air. Mereka seharusnya bisa menjalankan tugasnya hingga akhir.

"Kalau mau berhenti, berhenti saja. Biar rakyat bisa memberikan penilaian," tegas Ngabalin.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pemberantasan korupsi kepada Presiden Jokowi. Ia merasa KPK tengah berada dalam bahaya.

"Dengan berat hati, Jumat, kami menyerahkan tanggung jawab tertinggi," kata Agus di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019, malam.

Agus mengatakan keputusan penyerahan tanggung jawab ini sebagai reaksi atas keputusan Presiden Jokowi menyetujui revisi UU KPK. Ke depan, dia menunggu perintah dari Jokowi untuk melanjutkan pemberantasan korupsi.

"Apakah kami masih dipercaya sampai Desember (2019). Apa masih berjalan seperti biasa?" tutur dia.

 

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR