INDONESIA saat ini tengah menghadapi persoalan serius atas gencarnya penyebaran berita bohong alias hoaks. Tak sedikit energi bangsa ini lantas terkuras lantaran berita hoaks yang kian bebas bertebaran di berbagai media sosial.

Perangkat hukum memerangi hoaks telah ada dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur setiap penyebar hoaks diancam dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.



Meski aturan hukum sudah ada, penyebaran berita hoaks tidak lantas surut. Pada tahun 2017 tim Cyber Crime Mabes Polri mencatat adanya 40 ribu laporan berita hoaks. Dari jumlah tersebut telah direspons dengan tindakan hukum.

Lampung pun menjadi bagian dari daerah dengan penyebaran hoaks tinggi. Menurut Mabes Polri, Bumi Ruwa Jurai termasuk 12 dari 34 provinsi se-Indonesia dengan tingkat penyebaran hoaks tertinggi melalui media sosial.

Selain Lampung, daerah dengan penyebaran hoaks tertinggi lainnya ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kita tentu prihatin bahkan amat prihatin dengan fenomena maraknya berita hoaks. Hal ini terang benderang menandakan pemanfaatan informasi dan teknologi melalui media sosial masih didominasi prilaku negatif, tidak produktif, bahkan merusak.

Berita hoaks tidak boleh dianggap remeh. Kabar bohong tidak hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hoaks bahkan dapat memicu perpecahan antarindividu, antarkelompok, antarmasyarakat. Bahkan, antara warga negara dan pemerintah.

Karena itulah, melalui momentum peringatan Isra Mikraj yang jatuh pada Sabtu (14/4), kita mengajak segenap anak bangsa untuk meneladani cara Rasulullah Muhammad saw mengantisipasi kabar dusta. Rasul menganjurkan adanya upaya tabayun.

Bertabayun adalah upaya memeriksa dengan teliti saat menerima informasi atau memilih calon pemimpin. Dalam tabayun itulah dapat dilihat kredibilitas si penyampai kabar termasuk bukti yang disertakannya dan juga saksi saksi yang menguatkan.

Terutama kini pada tahun-tahun politik, bukan hanya umat yang harus dipersalahkan. Para politikus harus bisa mengajarkan politik santun sesuai dengan ajaran Rasulullah. Jangan memprovokasi kebohongan-kebohongan yang dipublikasi di berbagai media.

Termasuk juga lembaga survei politik yang tengah marak. Jangan sampai menyampaikan kabar bohong melalui hasil surveinya. Harus tetap ada bukti-bukti ilmiah yang disertakan sebagai jaminan kredibilitas dari hasil yang dikerjakannya.

Untuk itu setiap institusi atau lembaga, bahkan negara harus menunjukkan kredibilitasnya, sehingga tidak ada fitnah dan hoaks. Terutama di negara dengan mayoritas Muslim, tentu Rasulullah menjadi patokan dalam setiap langkah.

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR