AKSI penebangan liar di Lampung masih saja terjadi. Tindakan para perusak hutan itu makin berani karena diduga dibekingi oknum aparat tertentu.

Warga Sendangbaru, Kecamatan Sendangagung, Lampung Tengah, yang menjadi peserta program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Register 22 Way Waya kini dilanda ketakutan. Mereka kerap diintimidasi yang diiringi dengan modus penculikan. Selain juga tanaman di lahan mereka menjadi rusak tertimpa pohon oleh sekelompok orang tidak dikenal.



Meski secara tersamar, anggota dan pengurus HKm Register 22 menginformasikan penebangan liar terjadi terus-menerus, setidaknya satu atau dua kali setiap pekan. Penebangan dilakukan pada malam hari, sedangkan pengangkutan pada siang hari.

Komplotan penebang liar, baik pelaksana lapangan maupun oknum yang diduga otaknya, kini sangat berani. Hal itu karena ada yang membekingi mulai dari oknum dinas, pengawas hutan, mitra yang dahulu ikut menjaga hutan hingga oknum penegak hukum.

Hukum rimba benar-benar terjadi di Register 22. Kelompok yang lemah tidak berani bertindak ataupun melaporkan aksi penebangan liar itu. Padahal keberadaan warga program HKm merupakan wujud pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada RPJMN 2014—2019.

Hal itu dilakukan dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat mengelola lahan hutan. Sekaligus mencegah tindakan masyarakat yang membuka lahan hutan secara sembarangan. Tetapi kini jangankan melestarikan hutan, untuk menjangkau lahannya saja warga tidak berani.

Penebangan hutan secara liar tanpa memperhatikan keberlangsungan ekosistem hutan serta makhluk hidup yang tinggal di dalamnya sudah melanggar hukum. Aturan mengenai penebangan hutan secara liar disebutkan dalam UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan lex specialis (ketentuan khusus) dari UU No 41/1999 tentang Kehutanan (Kehutanan).

Sangat jelas dalam aturan itu, setiap orang baik perorangan maupun korporasi yang melakukan larangan tersebut akan dikenakan ancaman pidana. Jika dilakukan individu orang, ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian terancam denda paling sedikit Rp1,5 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Sedangkan jika penebangan tanpa izin menteri dilakukan korporasai, ancaman pidananya penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian pidana denda paling sedikit Rp20 miliar dan paling banyak Rp50 miliar.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis pada 25 Oktober 2018, kerugian negara akibat kejahatan lingkungan hidup mencapai Rp17,8 triliun. Jumlah kerugian yang cukup besar ini baru dari aksi penebangan liar atau illegal logging. Total kerugian itu berdasar pada hitung-hitungan kasus kejahatan lingkungan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di pengadilan selama tiga tahun terakhir.

Sanksi bagi perambah liar sudah sangat jelas. Kini sanksi tegas pemerintah dan aparat hukum sangat dinantikan.

Jangan aturan undang-undang hanya menjadi macan kertas. Berantas seluruh aksi penebangan liar beserta intimidasinya. Petani kelompok HKm harus didukung untuk menjadikan hutan tetap hijau dan lestari.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR