KRU (Lampost.co) -- Inspektur Kabupaten Pesisir Barat Edy Mukthar mengatakan pada pelaksanaan fisik dana desa tahun 2016 lalu, beberapa pembangunan yang ada di beberapa pekon diperintahkan dibongkar karena hasil pengecekan petugas Inspektorat Kabupaten itu menyebutkan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan harus diperbaiki.
"Seperti yang petugas kami lakukan di Pekon Cahyanegeri, Kecamatan Lemong, Kayu Lana Pekon Waysindi Hanuan, Kecamatan Karya penggawa, di Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur, dan beberapa pekerjaan di lokasi lain dari Dana Desa tahun 2016 yang kami suruh dibongkar," kata Edy saat ditemui Lampost.co di kantornya, Kamis (31/8/2017).
Sebagai ujung tombak pemerintah dalam hal pengawasan Dana Desa di kabupaten, kata Edy, semua persoalan yang ada dan terjadi di pekon-pekon dalam pelaksanaan Dana Desa tidak harus berlanjut pada proses pidana namun sebaiknya dilakukan pendekatan yang lebih manusiawi. Kalau memang terjadi masalah dan menimbulkan kerugian negara akibat tindakan seorang peratin, kata dia, sanksi yang akan diberikan. Selain harus memperbaiki pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan, juga diberikan sanksi skorsing dicopot dari jabatannya,  juga harus mengembalikan kerugian negara dari tindakan yang dilakukan.
Edy menjelaskan saat ini Inspektorat Kabupaten setempat masih minim pegawai.
"Ada sekitar 159 sekolah di 116 pekon.  Ditangani tiga Irban. Keseluruhan di pesisir Barat  ada 296 objek pemeriksaan (obrik).  Personel kami hanya ada  14 orang, kami kekurangan pegawai. Kalau berpatok pada aturannya untuk satu kabupaten/kota minimal ada 46 pegawai auditor, kami saat ini hanya punya empat orang auditor," kata dia.
Disinggung tentang tanggapan Inspektorat terkait wacana bimtek para peratin di kabupaten itu pada tahun 2017 ini dengan menggunakan dana bersumber dari Dana Desa tahun 2017, Edy mengatakan kalau memang ada aturan dan payung hukumnya, hal itu boleh dilakukan.
"Kalau memang ada juklak-juknis kenapa tidak, ada  aturannya.  Saran kami untuk para peratin  cari tempat yang betul-betul sesuai dengan apa yang hendak dipelajari untuk kemajuan mayarakat di pekon masing-masing. Contohnya ada salah satu desa terbaik dan jadi percontohan di Kabupaten Lampung Selatan, kan bisa dikunjungi dan dicontoh apa yang harus diterapkan di pekon kita hal-hal positif dari desa itu," kata Edy.
Selanjutnya tentang PPN dan PPH Dana Desa di Pesisir Barat tahun lalu, apakah masih ada pekon yang menunggak belum membayar kewajibannya tersebut kepada negara, menurut Edy, di Pesisir Barat tidak ada masalah.
"Tentang PPN-PPH  di Pesisir Barat sudah beres semua. Bahkan, Pesisir Barat menjadi satu-satunya dari 15 kabupaten yang ada yang penyaluran Dana Desa tahun 2017 tahap pertama mencapai 93% sudah tersalurkan, Tetapi kalau tentang sudah masuk atau belum SPJ-nya , itu tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (BPMP)," tukas Edy.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR