KOTABUMI (Lampost.co)--Inspektorat Kabupaten Lampung Utara akan mendalami kasus keluhan guru dan murid SDN7 Kotaalam, terkait transparansi pengelolaan dana BOS dan pemotongan dana PIP yang diberikan kepada siswa kurang mampu di sana.

Menurut Inspektur Kabupaten Lampura Mankodri, saat ini pihaknya mendalami keluhan masyarakat terkait realisasi bantuan operasional sekolah yang diduga dimanipulasi. Sebab, yang terjadi di lapangan sarana-prasarana tidak ada perubahan, sementara sejak dua tahun lalu honorarium bagi tenaga honorer tidak dibayarkan padahal telah menjalankan kewajibannya.



"Ya, itu (BOS) kami telah pelajari dan saat kami tengah mendalami masalah dari realisasi program Indonesia yang dikeluhkan adanya pemotongan dari oknum Plt Kepsek itu. Ya dalam waktu tidak lama ini akan kami beri tahu hasilnya," kata dia, Jumat (25/1/2019).

Berita terkait:

Plt Kepala SDN7 Kotaalam Merasa Dizalimi  dan Dikhianati Bawahannya 

Pihaknya berkomitmen akan menegakkan peraturan sesuai mekanisme dan proses yang berlaku. Sebab bila tidak, ke depan akan membuat celah pada lainnya. Padahal, itu adalah program pemerintah, dalam upaya pencegahan masalah bahaya praktik korupsi. "Ya harus ada upaya konkret, sesuai keinginan dewan guru dan wali murid. Agar oknum bersangkutan selain mempertanggungjawabkan kinerjanya juga apa-apa yang dilakukan menjadi keluhan masyarakat ini," pungkasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR