BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Maraknya laporan warga terkait pungli pembuatan Program Nasional Agraria (Prona) Sertifikat Tanah di Kota Tapis Berseri membuat Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam geram. Pihaknya langsung memerintahkan Inspektorat setempat membentuk tim guna mengawal program tersebut.
"Tim ini gunanya untuk mengawal Prona yang ada di beberapa kelurahan karena adanya laporan pungli. Hal ini perlu dilakukan dan dibentuk pengawasan," ujar Badri di gedung DPRD Bandar Lampung, Selasa (6/11/2017).
Badri menjelaskan tim pengawas Prona ini sudah dijalankan sehingga pihaknya tinggal menunggu hasil dari tim tersebut. "Kami menunggu saja laporan itu," ujarnya.
Dia mengatakan untuk sanksinya jika memang aparatur sipil negara (ASN) terbukti terlibat, dikenakan sanksi sampai nonjob dan pencabutan pangkat. "Kalau ketahuan, sanksinya tegas bagi yang terlibat," katanya.
Secara terpisah, Kepala Inspektorat Bandar Lampung M Umar mengatakan tim pengawas tersebut kini sudah dibentuk yang berintikan tim internal Inspektorat. "Kami tidak menggandeng satker lain, namun untuk koordinasi sudah kami sampaikan ke camat setempat," ujarnya.
Ia menegaskan untuk sanksinya akan diserahkan dulu ke pimpinan yakni wali kota dan sekkot. Dugaan pungli Prona muncul di beberapa wilayah, seperti di Kelurahan Gunungterang dan Rajabasa. Salah satu narasumber Lampung Post yang juga warga Kelurahan Rajabasa mengatakan Presiden Joko Widoo mengatakan program Prona gratis bagi masyarakat. Namun, oknum aparat kelurahan dan RT memanfaatkan hal ini sebagai ladang pungli.
"Prona Jokowi jadi ladang uang oknum. Karena RT itu sampai mengaku kalau memang benar itu pungli untuk uang jalan mereka. Yaitu panitia Prona dan petugas BPN sama lurah. Mereka enggak mau mengeluarkan kuitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah ini karena untuk menghilangkan bukti pungli, kalau ngotot minta kuitansi, enggak usah ikut program ini," kata sumber tersebut menirukan perkataan salah satu oknum RT. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR