LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 8 June
5408

Tags

LAMPUNG POST | Insentif Pepesan Kosong
Ilustrasi dana insentif. bolmutpost.com

Insentif Pepesan Kosong

BAIK-buruk pemerintahan suatu daerah dapat diukur dari kondisi keuangannya. Sebab, suatu pemerintahan dapat memberi layanan terbaik manakala kondisi keuangan daerahnya baik pula. Sebaliknya, dalam kondisi buruk, layanan terbaik menjadi perkara muskil.
Kondisi anggaran yang memprihatinkan itulah yang kini menghimpit Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Paling anyar, per 2 Juni 2017, Pemkot bahkan tidak mampu menunaikan kewajibannya membayar insentif ketua RT sebesar Rp30 miliar.
Selain membayar insentif RT, Pemkot juga harus membayar insentif para tenaga kerja kesehatan, babinsa, dan guru honorer yang mengajar di SD dan SMP yang jumlahnya juga miliaran. Apa lacur Pemkot kembali melakukan penunggakan.
Ketidaksanggupan itu lantaran perkiraan pendapatan Pemkot Bandar Lampung meleset hingga Rp400 juta. Pemkot menargetkan pemasukan harian sebesar Rp1,2 miliar/hari sementara realisasinya hanya mencapai Rp800 juta/hari.
Penundaan pembayaran insentif itu juga menambah deret ketidaksanggupan Pemkot lainnya. Sebelumnya Pemkot pernah terlilit utang dana sertifikasi guru pada 2016, utang dana biling 9 SMK dan 17 SMA Rp22,3 miliar, juga berutang pada PIP Rp10 miliar.
Kita prihatin bahkan amat prihatin dengan tertunggaknya pembayaran insentif 2.775 ketua RT dan ribuan aparatur lainnya. Menjelang Idulfitri tahun ini, tentu keberadaan insentif tersebut merupakan hal yang amat mendesak.
Karut-marut keuangan Pemkot jelas akibat perencanaan potensi PAD awal yang tidak sinkron dengan perencanaan pengeluaran. Pemkot seharusnya menyusun PAD realistis dan terukur. Kalau tidak, banyak program yang overestimated dan tak terbayarkan.
Dalam penyusunan APBD, Pemkot harusnya memperhitungkan anggaran secara proporsional. Artinya, target yang ingin diraih Pemkot menyesuaikan pendapatan yang realistis dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya agar tak besar pasak daripada tiang.
Perkara itu pula yang akhirnya menyebabkan mendagri membatalkan beberapa materi perda APBD 2017 serta Peraturan Wali Kota No. 1/2017 tentang Penjabaran APBD 2017 Maret lalu. Keputusan itu sejalan evaluasi Pemprov Lampung sebelumnya.
Baiknya, Pemkot meninjau ulang berbagai program berdasar skala prioritas dan kemampuan anggaran. Amat aneh jika pembangunan flyover dan underpass di sejumlah titik jalan terus sementara ribuan aparatur Pemkot menelan pepesan kosong insentif alias gigit jari. n

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv