BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menindaklanjuti rekomendasi keputusan Dewan Etik mengenai sanksi yang diberikan untuk lembaga survei Rakata Institute terkait relis hasil survei yang membuat gaduh.

Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono mengatakan bahwa pihaknya menindaklanjuti keputusan dewan etik. Ada 3 keputusan yang diberikan untuk Rakata Institute.



"Pertama, pelaksanaan survei Rakata tidak kredibel. Kedua, memberi peringatan kepada Rakata untuk mematuhi PKPU. Ketiga, melarang lembaga survei Rakata melaksanakan survei yang dipublikasi. Kita juga sudah mengirim surat kepada Rakata," katanya saat ditemui diruang kerjanya Jalan Gajah Mada, Bandar Lampung, Rabu (16/5/2018).

Baca Juga:

Rakata Institute Tak Kredibel, Direkturnya Sebagai ASN Tidak Netral 

 

Meskipun demikian, pihak KPU memperbolehkan Rakata Institute menggelar hitung cepat atau quickcount dengan syarat melengkapi dokumen-dokumen yang diatur oleh PKPU 8/2017 di KPU Lampung. Apabila dokumen tersebut tidak lengkap maka pihak KPU tidak mengeluarkan izin menggelar quickcount.

"Untuk pelanggaran netralitas Eko Kuswanto sebagai aparatur sipil negara yang diduga menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, kita serahkan kepada Bawaslu untuk memprosesnya," katanya.

PENULIS

Triyadi Isworo

TAGS


KOMENTAR