Jakarta (Lampost.co) -- Polri mendapat sejumlah catatan merah dari Ombudsman perihal pelayanan Publik. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun mengakui.

Banyak pihak yang komplain di bidang reserse yang dianggap tak tuntas. Dia lantas menuturkan, beda cara penanganan kasus di Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Polri masih menggunakan sistem indeks, sedangkan KPK at cost atau klaim. Menurutnya, dengan sistem indeks, kepolisian tak bakal maksimal bekerja dalam penanganan kasus. 

"Ya enggak akan mungkin bisa maksimal berkerja. Kenapa? dengan izin Indeks maka kita melakukan empat kategori. Kasus yang penyidikannya sangat sulit, sulit, sedang, ringan. Membedakan kasus ini saja kadang-kadang enggak gampang," beber Tito di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Januari 2017. 

Dia mencontohkan, dalam kasus dugaan penghinaan umumnya masuk dalam kategori sedang atau ringan dengan biaya Rp7 juta. Namun, bila pada kasus dugaan penghinaan sementara saksi berada di luar negeri. Maka kata Tito, bisa membuat bengkak pengeluaran. 

"Penghinaan itu kasusnya ringan, begitu berangkat ke sana keluar biayanya Rp150 juta, dari mana?," ujarnya. 

Maka, pihaknya harus menggunakan dana kontijensi, dukungan Kapolri, atau revisi anggaran lain. Hal tersebut bisa menganggu sistem anggaran lain. "Itu persoalan mendasar kita juga masalah penganggaran," ungkapnya. 

Tak hanya itu, pun dengan kasus yang menyorot publik seperti pembunuhan, bakal masuk dalam indeks sangat sulit dengan perkiraan anggaran Rp70 juta. Namun, pihaknya menggerakan anggota hingga mengakibatkan habis anggaran mencapai Rp160 juta. 

"Dari mana duitnya? negara mampu enggak, membayar? kalau yang di Amerika saya tahu persis, FBI cukup dengan menggunakan semua dikasih credit card. tinggal gesek berapapun juga yang penting ada waktu itu namanya at cost. berapapun juga diperlukan dalam rangka penyidikan itu dibayar oleh negara. seperti KPK sekarang menggunakan sistem at cost. Maka dia bisa fokus mau keluar negeri, mau kemana aja, enggak bayar," tuturnya.

Dia menyebut, telah berkali-kali menyampaikan agar Polri bisa menggunakan sistem at cost untuk penyidikan. "Saya minta ini saja. ini salah satu poin penting, saya juga mau nangkap nanti. Saya bisa nangkap penyidik (bermasalah) kamu sudah cukup anggarannya, lu minta juga, saya masukin lu," bebernya. 

Selanjutnya, kata dia, bakal memperbaiki manajemen Polri. Hingga kini, kata Tito, Polri belum memiliki manajemen kasus yang berbasis IT. Dia memaparkan, saat sekolah di Australia pada 1998, kepolisian di negara kangguru itu telah memiliki Case Manajemen Information System. 

"Yaitu semua manejemen kasus itu masuk dalam satu database besar, dan kemudian bisa diakses oleh para pimpinan dan bisa dicek oleh para pimpinan dan seterusnya. tapi dengan sekuriti dan password tertentu," jelas Tito. 

Dia menyampaikan, dalam satu hari sebanyak seribu sampai dua ribu kasus masuk ke kepolisian. Dalam satu bulan, hampir 34 ribu kasus. Selama satu tahun, mencapai 4.000 kasus. 

"Oleh karena itu, pengawasan yang efektif, kalau menggunakan sistem IT database, sekarang manual," tandasnya.  

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR