JAKARTA (Lampost.co)--Bupati Lampung Tengah Nonaktif, Mustafa, mengatakan peminjaman uang ke PT SMI didasarkan pada niatnya untuk membangun, khususnya jalan dan jembatan di Lamteng, terutama di kawasan yang sulit dijangkau.
Pada tanggal 22 Mei 2017 Tim Pemkab mengirim surat ke PT SMI dan sebagai Bupati dia setuju. Dia meminta hal ini dibahas dengan  DPRD Lamteng.
Dia juga setuju tim melakukan studi banding ke kota/kabupaten yang sudah mendapat pinjaman dari PT SMI.
Pihak SMI sendiri tidak tak keberatan dan telah melakukan studi kelayakan. 
Hasilnya, Lanateng layak mendapat pinjaman karena keuangan untuk pengembalian layak, dan jalan-jalan memang harus dibantu.
Setelah pihak PT SMI setuju, pada 25 Okbtober 2017, Sekwa mengadakan pertemuan dengan Fraksi di Hotel Sheraton Bandar lampung. 
Mereka mengatakan tidak keberatan, setuju hal itu dibahas Tim Anggaran legislatif untuk dimasukkan dalam APBD 2018.
Pada 29 Oktober, sebelum dibahas di KAU dan Nota euangan, Wakil Ketua DPD Lamteng Natalis Sinaga datang ke rumah Mustafa dan minta DPRD yang membahas diperhatikan.
"Saya katakan yang penting dibahas dulu KAU dan nota Pengantar Keuangan," kata Mustafa.
Pada 31 Oktober 2017, KAU dan Nota pengantar Keuangan dibahas, namun ternyata banyak yang iterupsi dan tidak setuju pinjaman kepada PT SM dibahas dalam APBD.
Saat itu Mustafa menyerahkan kepada paripurna sepenuhnya. jika setuju silakan dibahas, jika tidak setuju juga tidak apa-apa.
Ia lalu meninggalkan sidang dan selanjutnya menyerahkan kepada Wakil Bupati untuk membahasnya dengan dinas terkait dan DPRD.
"Selanjutnya saya tidak paham lagi karena sudah saya serahkan ke Wabup," kata Mustafa.
Dua hari kemudian Natalis mendatanginya dan mengatakan ada permintaan uang dari pimpinan DPRD dan fraksi.
Mustafa menegaskan dia telah meneyarhkan masalah pembahasan PT SMI ke Wabup dan dinas terkait, sialkan sajamenemui Kadis Bina Marga Taufik Rahman.
Seminggu kemudian dia menelpon Taufik dan mengatakan Natalis meminta Rp5 miliar. "Saya tak mengikutinya lagi. Saya serahkan saja ke Taufik. silakan saja kamu cari solusi," katanya.
Setelah itu dia tak tahu apa-apalagi karena harus emngurusi  program yang lain.
Mustafa berpikir semuanya sudah selesai. Januari Taufik melapor bahwa dia sudah meneyrahkan uang ke DPR sebesar Rp8,6 miliar.
"Saya kaget yang Mulia. Itu uang dari mana, dan bagaimana mempertanggungjawabkannya," kata Mustafa.
Tak lama kemudian, Taufik melapor bahwa DPRD meminta Rp2,5 miliar lagi.
Sejak dari situ, dia tidak tahu menahu. Sampai pada 9 Februari dia mendapat info dari Sekwan bahwa PT SMI minta ada tanda tangan terkait gagal bayar. Mustafa menandatangani namun DPRD tak mau tanda tangan. Satu-satunya yang tanda tangan anggota DPRD Joni.
Ketika hakl itu dia tanyakan ke Natalis, ia menjawab beres asalkan dia sudah bertemu Taufik.
"Setelah itu saya gak tahu karena saya sudah cuti dan emninggalkan aktifitas, dan secara hukum saya tidak bisa mengambil kebijakan," katanya.
Sampai ketika dia ada acara, dia mendengar ada OTT. Lalu pihak Polda menelpon mengatakan KPK ingin bertemu, dan Mustafa menyanggupi. Karena masih ada yang belum selesai, ustafa juga tak keberatan ikut KK ke Jakarta. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR