JAKARTA (Lampost.co)--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan sebagai tersangka kasus korupsi. Selain Zainuddin, KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka.
Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (26/7/2018) malam. Dalam OTT itu, KPK mengamankan 13 orang dan barang bukti uang sebanyak Rp600 juta yang diduga merupakan uang suap proyek infrastruktur.
Berikut ini kronologi OTT Bupati Lampung Selatan dan 12 orang lainnya yang dibacakan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Jumat (27/7/2018), di Gedung KPK, Jakarta Selatan.
Pada Kamis (26/7/2018) pukul 20.00 WIB, KPK mengamankan anggota DPRD Lampung Selatan Agus Bhakti Nugraha (ABN), Gilang Ramadhan (GR) dari pihak swasta yakni CV 9 Naga, Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara (AA) serta F, E, S dan LTI di sebuah hotel di Bandar Lampung.

Dari tangan Agus Bhakti Nugraha tim KPK berhasil mengamankan uang tunai Rp200 juta di dalam tas kain merah dalam pecahan Rp100 ribu. Dalam OTT itu, KPK lalu membawa semuanya ke Polda Lampung kecuali Anjar Asmara.
Setelah KPK membawa Anjar Asmara ke rumahnya, di sana KPK mengamankan uang Rp400 juta yang tersimpan di dalam lemari yang juga ikut diamankan KPK.
Selanjutnya, pada pukul 23.00 WIB tim KPK mengamankan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan di rumah pribadinya di Lampung Selatan. Di lokasi terpisah KPK juga mengamankan DI, THM, N, EA dan SUD.
Kemudian, KPK melakukan pemeriksaan awal terhadap 13 orang yang diamankan di Mapolda Lampung. Setelah pemeriksaan awal, KPK pada Jumat (27/7/2018) menerbangkan 5 orang untuk dibawa ke kantor KPK di Jakarta dan tiba pukul 13.30 WIB untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dari 5 orang yang dibawa KPK ke Jakarta, ada 4 orang yang ditetapkan tersangka yaitu GR, ZH, ABN dan AA. "KPK meningkatkan status pemeriksaan serta menetapkan 4 tersangka yaitu GR, ZH, ABN dan AA," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan pada acara jumpa pers di Jakarta, Jumat (27/7/2018).
Lebih lanjut Basaria menuturkan bahwa ZH, ABN dan AA disangkakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara, GR sebagai pihak diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR