BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Rencana Pemkot Bandar Lampung membuat sertifikat Lapangan Waydadi dan menjadikannya fasilitas umum harus didasari kebutuhan masyarakat dan sesuai aturan.

Pengamat Hukum Administrasi Negara Unila Satria Prayoga menjelaskan mengenai rencana Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadikan Lapangan Waydadi menjadi sebuah ruang terbuka hijau atau ruang publik harus didasarkan kebutuhan masyarakat. "Apakah masyarakat memang sudah benar-benar memerlukan akan ruang publik tersebut," kata Satria Prayoga kepada Lampost.co, Selasa (4/9/2018).



Lebih lanjut, dia menjelaskan perihal rencana itu juga harus dilakukan dengan mekanisme pembentukan Perda. "Sebagai dasar hukumnya, yaitu perda tentang RTRW. Karena dalam merumuskan RTRW nantinya harus melibatkan unsur masyarakat. Contohnya ketika pemkot ingin menetapkan Lapangan Wayhalim dan Waydadi menjadi RTH/Ruang Publik. Maka nanti yang terlibat dalam merumuskan RTRW-nya melibatkan masyarakat Wayhalim dan Waydadi, sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang RTRW," jelas dia.

Kemudian, kata Satria Prayoga, mengenai adanya keinginan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mensertifikatkan tanah tersebut menjadi milik atau menjadi aset Pemkot Bandar Lampung, tentunya harus melalui mekanisme yang cukup panjang. "Terlebih dahulu menetapakn RTRW seperti yang tadi dijelaskan, kemudian membuat kepanitiaan sebagai mana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bagi Kepentingan Umum," kata dia.

Karena, kata dia, hal yang terpenting terhadap pengambilan hak atas tanah tersebut jangan sampai mengesampingkan atas hak yang dimiliki masyarakat di wilayah tersebut. "Karena akan berhubungan dengan ganti rugi, terhadap masyarakat yang terkena dampak terhadap pembangunan tersebut," kata dia.

Dia menambahkan, selama ini banyak pemerintahan daerah melaksanakan kewenangannya dalam pembangunan mengesampingkan kewajibannya dalam pembayaran uang ganti ruginya. 'Untuk itu di harapkan kepada semua pihak untuk sama-sama melihat setiap permasalahan dengan menggunakan aturan hukum yang mengaturnya. Karena dengan berpedoman dengan aturan hukum akan memberikan kepastian hukum, menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan akan berdampak tidak akan adanya masalah dikemudian hari," kata dia.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR