KALIANDA (Lampost.co) -- Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan menyatakan peraturan di tingkat penerintah pusat sering kali berubah-ubah. Hal ini terkadang tidak sesuai dengan otonomi daerah. Bahkan, aturanya menjadi rancu.

"Ya, misalnya pendidikan tingkat menengah kini diambil oleh Pemrintah Provinsi (Pemprov). Pertanyaan berapa banyak sekolah di Lampung ini yang akan diawasi oleh Pemprov Lampung dan Kepala Dinas Pendidikan Lampung. Jika, ada musibah di sekolahan tentu pihak kabupaten yang lebih dahulu. Masa iya mau kita biarkan begitu saja," ujar dia, Senin (2/7/2018), ketika diminta tanggapan terkait jembatan timbang Way Urang, Lamsel yang akan dioperasikan pada akhir tahun 2018 ini.



Menurut dia, sebagai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan tidak diperbolehkan ikut melakukan pembinaan. Bahkan, ketika didatangi para guru SMA seperti ketakutan.

"Nah, begitu juga dengan jembatan timbang Way Urang, Lampung Selatan, kita juga punya personel Dinas Perhubungan (Dishub) Lamsel. Jadi, buat apa semuanya personelnya nanti dari pemerintah pusat semua," tegasnya.

Lebih lanjut dia, menambahkan semestinya personel Dishub yang ada di daerah sebagai ujung tombaknya. Sebab, yang tahu kondisi permasalahan di lapangan adalah personel yang ada di daerah. Bukan, personel yang ada di pusat.

"Kalau seperti ini, otonomi daerah tidak akan berjalan dengan baik. Sebab, aturan yang dibuat pemerintah ditingkat pusat menjadi rancu. Bahkan, tidak sesuai dengan persoalan yang ada ditingkat bawahnya," tambah dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR