BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komisi I DPRD Bandar Lampung dan Pemkot setempat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) membahas tiga tuntutan korban penggusuran Pasar Griya Sukarame, Senin (3/9/2018). 

Dalam hearing itu terungkap bahwa pemerintah kota baru menyediakan 16 rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sedangkan korban penggurusan berjumlah 28 KK.
Karena tak semua dapat tempat tinggal, warga kompak menolak rusanawa yang disediakan Pemkot. Mereka mau jika semua sudah terpenuhi. Sambil menunggu itu, kini mereka tinggal di posko darurat yang berada di pelataran DPRD Bandar Lampung. Bahkan mereka sudah tinggal sebulan lamanya.
Dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi I, Nu'man Abdi dihadiri oleh pihak pemkot yakni Asisten I Sukarma Wijaya, perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial, serta bagian pemerintahan. Hadir pula perwakilam warga. 



Pada rapat dengar pendapat tersebut, DPRD memberikan beberapa rekomendasi kepada pemkot sebagai solusi terkait permasalahan yang telah berlarut-larut ini.

DPRD meminta Pemkot menyiapkan rusun. Kemudian mobilisasi dibantu oleh pemerintah. Bagi yang memiliki peserta didik, Pemkot wajib menjamin mereka diterima di sekolah yang terdekat dari rusun. Lalu pemkot juga harus bersedia mengantarkan warga yang ingin pulang ke kampung halamannya di luar Bandar Lampung. 

"Yang kemarin benar baru sepuluh yang siap, sekarang sudah 16. Kalau pun mau sisanya bisa menyusul. Karena kita tidak mungkin ngusir yang tinggal di sana," kata Nu'man.

Sementara itu, perwakilan warga, Mua'ad Astami masih akan membicarakan keputusan tersebut terhadap warga yang lain. "Saya tadi ikut rapat. Makanya saya mau sampaikan dulu kepada warga yang lain," kata dia. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR