PRINGSEWU (Lampost.co) -- Pansus LKPJ 2017 DPRD Pringsewu memberi belasan catatan atas kinerja kepemimpinan Bupati Pringsewu Sujadi da Wakil Bupati Fauzi. Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan tentang rekomendasi LKPJ kepala daerah 2017 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Stiyono, Selasa (15/5/18).

Juru bicara Pansus LKPJ Painto menyampaikan 19 rekomendasi untuk menjadi pertimbangan bupati. Paripurna yang di hadiri 27 dari 40 anggota dewan, di hadiri Bupati Sujadi dan Wakilnya Fauzi, Sekkab Pringsewu Budiman, para kepala Satker dan Uspida Pringsewu.



Painto menjelaskan, agar Pemkab Pringsewu bisa terus mempertahankan predikat WTP, semua OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik harus
meningkatkan standar kinerja. Lebih lanjut dalam membuat program OPD untuk lebih terarah dan terukur.

Painto menambahkan Tim Anggaran Pemda dan kepala OPD juga harus lebih aktif melakukan koordinasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. "Kemudahan dalam pekerjaan fisik yang dilelang baik yang sifatnya penunjukan langsung, pemilihan langsung maupun yang ditenderkan agar lebih awal prosesnya, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas," kata dia.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan program dilakukan pengendalian dan pengawasan, meningkatkan pelayanan kesehatan, melakukan penataan perbaikan manajemen dan pelayanan di RSUD Pringsewu.

Dia menambahkan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan, menyiapkan lahan untuk SMPN 1 Pringsewu, dan melakukan merger pada beberapa sekolah dasar. Lalu, Badan Pendapatan Daerah harus melakukan pendataan ulang terhadap seluruh wajib pajak, meningkatkan pelatihan dan pembinaan terhadap pekon, mewujudkan perda tentang RDTR, pengelolaan Pasar Induk Pringsewu segera dilakukan dengan professional, membuat program unggulan tentang pariwisata.

"Selain itu, Pemkab juga harus memperhatikan tenaga honor (TKS), selektif dalam menerbitkan izin serta meningkatkan pendampingan dan monitor," katanya.

Bupati Sujadi mengatakan pertanggungjawabannya kepala daerah kepada DPRD adalah bersifat progress report terhadap pelaksanaan tugas selama satu tahun yang telah berjalan. "Pada kesempatan ini, saya meminta kepada seluruh OPD agar benar-benar mencermati berbagai masukan tersebut dan sekaligus menindaklanjutinya pada program-program atau kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang, secara sistematis, sesuai dengan rambu-rambu maupun mekanisme yang ada," ujarnya.

 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR