KALIANDA (Lampost.co) -- Pemkab Lampung Selatan memiliki dasar hukum dalam melakukan penarikan pajak parkir bandara Radin Inten II yang dikelola oleh PT HMA.

Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan, Badruzzaman mengatakan aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 Perbup Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Juklak Perda Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.



Disebutan pada Pasal 7 ayat (1) pajak parkir di pelabuhan dan bandara sebesar 30%. "Kalau ditawar kan enggak bisa, sudah ada ketentuan," ujarnya, Kamis (8/8/2019).

Dia mengatakan Badan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, terus berupaya melakukan penarikan pajak pengelolaan parkir tersebut. "Jadi total per bulan Rp110 juta. Ya minimal kita tagih dulu lah untuk bulan ini yang kebelakangnya bakal kita bahas, dan sudah kita masukan-masukan memang menjadi wajib pajak," katanya.

Pihaknya pun masih berupaya melakukan penagihan secara persuasif dan meminta supervisi dari KPK. "Salah satu saran yang diberikan KPK, agar Pemkab Lamsel memasang banner  "Pengelola Parkir Belum Bayar Pajak" di lokasi tersebut, sebagai upaya naming and shaming terhadap wajib pajak yang abai. Tapi saya mau koordinasi dulu kepemimpinan," katanya.

Dia menyebutkan terkait kewenangan Pemkab Lamsel melakukan penarikan karena Badan Layanan Kementerian Perhubungan menggandeng pihak ketiga, diatur dalam surat dari Kementerian Keuangan ke Pemkab Lampung Selatan dengan nomor S-65/PK/3/2019 25 April 2019 tentang jawaban permohonan fasilitasi pemungutan pajak daerah, yang menyatakan orang secara pribadi atau badan atas penjualan makanan dan minuman, penyediaan reklame, dan parkir bandara merupakan pajak daerah, sehingga pungutan PNBP dan pajak daerah atas bandara buka merupakan pungutan double tax.

"Surat dari Kementerian Keuangan sudah jelas. Jadi ya harus bayar sesuai ketentuan," kata Anggota Satgas Koordinator Supervisi dan Pecegahan (Korsupgah) Korwil III KPK, Friesmount Wongso, Kamis  (8/8/2019).

Sementara Kepala Bandara Radin Inten II Asep Kosasih belum bisa dikonfirmasi. Ponselnya tak bisa dihubungi meski dalam keadaan aktif. Begitu juga dengan pengelola PT HMA Heri Suliyanto, mantan Kadisdikbud Provinsi Lampung tersebut tak bisa dihubungi meski ponselnya dalam keadaan aktif.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR