SEBAGAI gerbang Sumatera, Lampung dikenal sebagai daerah dengan infrastruktur kurang mumpuni. Lantaran menjadi daerah perlintasan kendaraan antarpulau, jalan di Lampung banyak yang rusak. Citra buruk itu demikian melekat dengan wilayah ini.

Fakta paling nyata adalah Jalan nasional Lintas Sumatera (bypass) ruas Rajabasa—Panjang, Bandar Lampung, makin rusak karena jalan berlubang tidak lekas ditambal, sementara truk dan tronton bermuatan puluhan ton bebas melintasi jalan tersebut.



Beberapa bagian jalan berlubang, di antaranya mulai dari bundaran Hajimena, lalu di perempatan Sukarame, depan SPBU Kalibalok, dan kawasan Panjang, jumlahnya tidak lagi dapat dihitung dengan jari tangan.

Kerusakan jalan makin parah ketika hujan turun dan truk-truk pengangkut hasil tambang dan perkebunan kelapa sawit melintas menuju Panjang. Pengguna jalan pun mendesak pemerintah pusat dan daerah membatasi tonase truk yang melintas.

Jalan rusak ini pun kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang banyak merenggut pengguna jalan, terutama para pemotor. Dalam sebulan, sudah berkali-kali peristiwa kecelakaan terjadi dengan menelan koban jiwa.

Berdasar pada data Unit Lantas Polresta Bandar Lampung, angka kecelakaan lalu lintas di Bandar Lampung dan sekitarnya tercatat pada 2016 mencapai 430 kasus kecelakaan lalu lintas. Tahun 2017 (297). Dan di awal 2018, sudah puluhan peristiwa kecelakaan lalu lintas tercatat.

Kita tentu tidak ingin angka kecelakaan terus bertambah dan jalan rusak kian bertambah banyak. Perbaikan jalan menjadi hal mendesak guna menekan angka kecelakaan dan juga menunjang roda perekonomian. Sebab, infrastruktur memberikan korelasi tinggi terhadap percepatan roda perekonomian.

Tanpa jalan yang layak mobilitas masyarakat menjadi terhambat. Para petani tidak bisa memasarkan hasil pertaniannya ke kota dan antarwilayah, bahkan antarpulau. Begitu pula nelayan, pemilik perkebunan, peternak, hasil industri dan sebagainya.

Harus disadari, jalan layak merupakan hak yang harus dinikmati masyarakat. Sebab, setiap tahun masyarakat dibebani kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya. Uang dari pungutan pajak itu seharusnya digunakan sebagaimana meskinya.

Sayang, perbaikan bypass sebagai jalan lintas Sumatera, hanya berlaku menjelang mudik Lebaran. Itu pun dikerjakan kebut dan meminggirkan kualitas. Dalam hitungan minggu, jalan kembali rusak. Perbaikan pun sia-sia dan uang terbuang percuma.

Masyarakat sangat berharap menikmati infrastruktur mumpuni. Jalan nasional sebagai aset negara, harus berstandar nasional (kuat dan berdrainase), dijaga dan dirawat.

Jalan memadai dan tertibnya kendaraan angkutan yang melintas, dipastikan mampu mewujudkan infrastruktur yang mumpuni dan berkelanjutan yang menunjang pembangunan dan perekonomian.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR