INDONESIA menempati peringkat kedua negara tujuan investasi dunia berdasar pada dhasil survei US News bertajuk 2018 Best Countries terhadap 6.000 responden pembuat kebijakan di dunia usaha seluruh dunia. Peringkat kedua itu dari 20 negara terbaik untuk investasi di dunia, peringkat pertama ditempati Filipina.

Menurut Business Insider (6/3/2018) peringkat ketiga hingga ke-10 ditempati Polandia, Malaysia, Singapura, Australia, Spanyol, Thailand, India, dan Oman.



Dalam menyusun peringkat negara terbaik itu, US News hanya fokus pada 8 dari 65 atribut, yakni kewirausahaan, stabilitas ekonomi, lingkungan pajak yang baik, inovasi, tenaga kerja trampil, keahlian teknologi, dinamis, dan korupsi. (Kompas.com, 6/3)

Namun, survei US News Indonesia peringkat kedua tujuan investasi dunia itu justru meresahkan Presiden Jokowi. "Kalau ngurus izin saja bertahun-tahun, terus siapa yang akan datang ke Indonesia? Siapa yang akan membuka pabrik, membuka usaha di Indonesia?" tukas Presiden saat meresmikan kawasan industri dan pelabuhan terpadu di Jawa Timur, Jumat (9/3). Ia menambahkan, "Itu yang akan coba saya ubah."

Presiden mengaku resah karena terbukti volume dan nilai ekspor Indonesia masih kalah dari negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan terbaru Vietnam. "Kalau ini diterus-teruskan, bisa saja nanti kita akan kalah dengan Kamboja dan Laos. Begitu juga dalam hal investasi," ujar Jokowi.

Untuk itu Presiden berharap iklim investasi dipacu terus dengan semudah-mudahnya untuk bisa merangsang pebisnis melakukan investasi di Indonesia. Salah satunya dengan membangun kawasan industri terpadu.

Peringkat kedua tujuan investasi dunia untuk Indonesia, menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani, hal yang wajar karena Indonesia telah meraih investment grade dari semua lembaga pemeringkat investasi dunia. Dalam kemudahan memulai usaha (easy doing business) juga Bank Dunia dalam tiga tahun terakhir telah menaikkan peringkatnya dari 106 jadi 72 dari 137 negara.

Pekerjaan rumah pemerintah yang harus dituntaskan, menurut Rosan, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah masih sangat-sangat lemah, ujar Rosan.

Idealnya, para pejabat daerah, eksekutif dan legislatif, bersama memeriksa semua aturan di daerahnya guna membersihkan segala yang bertentangan dengan kemudahan investasi. Hentikan segala bentuk kegiatan dan retorika yang merongrong investasi. ***

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR