BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Lampung Murdoyo Rahmanoe menegaskan bahwa, pihaknya terus berupaya untuk mengupayakan perlindungan hukum bagi pelaksana pemberian vaksin, sehingga memberi rasa aman dan nyamam dalam mensukseskan kampanye pemberian vaksin measles dan rubella (MR) yang dilakukan serentak pada Agustus-september mendatang.

"Dari hasil dan tindak lanjut kegiatan kemarin (seminar dan pelatihan advokasi), rencana dan tanggapanya macam-macam dari daerah, khususnya dari biro hukum kami harapkan agar perlindungan hukum dimasukan ke dalam pokja untuk melindungi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dokter spesialis anak itu.



Kemudian dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang akan mem backup menjadi konsultan ahli ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, untuk menilai apakah itu Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) atau lain yang tidak ada hubunganya dengan imunisasi. "Artinya kami juga tetap mem backup, sehingga tidak ada keraguan, ada tim ahli," kata dia.

Menurutnya bisa saja anak tidak ada KIPI, karena kejadian  tersebut sudah ada sebelumnya, karena bertepatan dengan diberikan imunisasi sehingga hal itu dianggap disebabkan karena KIPI. "Bisa saja anak sakit setelah imunisasi sakit, padahal itu bukan karena KIPI tapi sudah ada sakit sebelumnya, sehingga semakin dibesar-besarkan karena pasca imunisasi, sehingga orang tua menuntut," kata dia.

Oleh sebab itu, dia menghimbau kepada seluruh pelaksana untuk memberikan vaksin sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) untuk mencegah dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. "Harapan kami, kampanye MR ini bisa berjalan lancar, dan sebanyak mungkin anak-anak mendapatkan vaksin," harap dokter anak di RS Urip Sumoharjo ini.

Murdoyo mengakui sampai saat ini masih ada kelompok-kelompok anti vaksin khususnya di daerah, upaya yang dilakukan kepada kelompok tersebut, IDAI melakukan pendekatan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta tim ahli untuk memberikan penyuluhan langsung tentang vaksin kepada mereka.

"Tim ahli yang terdiri dari IDAI nanti akan turun ketika diminta. Kelompok vaksin ini masih menganggap bahwa vaksin tercemar, mengandiung babi dan sebagainya, dan itu coba kami jelaskan. Kami sudah membuat rencana untuk turun tanpa diminta," kata dia.

Dia mengakui bahwa, kantung-kantung kelompok anti vaksin lebih banyak di daerah, khususnya di Kabupaten Pringsewu, sedangkan untuk daerah perkotaan jumlahnya lebih sedikit, namun lebih sulit terdeteksi, sebab jumlahnya menyebar. "Untuk daerah lain tidak ada masalah, laporan baru ada di Kabupaten Pringsewu," tandasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR