LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 8 June
4963
Kategori Nasional
Penulis MTVN
Editor Winarko
LAMPUNG POST | ICW Cium Kongkalikong di Sengkarut DPD
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz. Foto: MI/Susanto

ICW Cium Kongkalikong di Sengkarut DPD

JAKARTA (Lampost.co) -- Sengkarut kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perlu ditinjau lebih jauh. Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada permainan antara Mahkamah Agung (MA) dengan DPD terkait hal ini.

"Sangat mungkin ini ada potensi main mata, sangat besar," kata Peneliti ICW Donal Fariz kepada MTVN di depan Gedung Mahkamah Agung, Rabu 7 Juni 2017.
 
Pihak legislatif sebagai pembuat undang-undang, dengan yudikatif yang melaksanakan tugas peradilan dituding sedang bersekongkol. Donal menduga Revisi Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim menjadi tempat bermain mereka.
 
Dalam regulasi itu diatur kewenangan yudikatif mengatur instansi di bawahnya selain juga membagi kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait hal ini. Seleksi hakim dan promosi hakim menjadi celah bermain dalam aturan tersebut.
 
"Bukan tidak mungkin RUU Jabatan Hakim jadi alat barter," kata Donal.
 
Seperti diketahui sidang gugatan pada DPD telah melewati agenda kesimpulan dari kubu GKR Hemas dan MA. Kedua pihak optimistis memenangkan perkara itu. Ketua Majelis Hakim, Udjang Abdullah, menjadwalkan putusan pada Kamis 8 Juni 2017.
 
Gonjang-ganjing DPD bermula saat MA mengeluarkan putusan atas perkara uji materi peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib (Tatib) terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. MA mengabulkan gugatan para pemohon dan mencabut peraturan tersebut.
 
Dalam sidang paripurna DPD yang digelar 4 April 2017, seharusnya Sekjen DPD membacakan putusan MA soal masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun. Sayangnya, putusan tak dibacakan dan DPD memilih pimpinan baru sesuai hasil kesepakatan rapat paripurna sebelumnya.
 
OSO terpilih menjadi Ketua DPD RI secara aklamasi. Damayanti Lubis dan Nono Sampono ditetapkan sebagai wakil ketua DPD RI mendampaingi OSO. Ujungnya, pihak GKR Hemas memperkarakan tindakan MA ke PTUN Jakarta.

LAMPUNG POST
TRANSLATE
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv