PRESIDEN Joko Widodo menyegarkan kembali gagasan memindah Ibu Kota RI dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ke provinsi mana idealnya Ibu Kota dipindahkan, Presiden bersama sejumlah menteri rapat terbatas menyimak hasil kajian yang ditugaskan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, melainkan bicara mengenai Pulau Jawa," kata Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (1/5).



Dari data yang dia terima, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai angka 57% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sementara di Sumatera ada 21%, dan di Kalimantan 6%.

"Nah, ini (di Kalimantan) masih 6%, masih 6%. Sulawesi 7%. Papua, Maluku 3%. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57%, ada yang 6% dan 7% dan 3%," kata Jokowi. (detik-news, 29/4/2019)

Jokowi mengatakan dia lebih tertarik alternatif memindahkan Ibu Kota di luar Pulau Jawa. "Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak," kata Jokowi.

Tiga alterrnatif itu dikemukakan Bambang Brodjonegoro. Pertama, harus mengubah peruntukan wilayah sekitar Istana Kepresidenan Jakarta dan Monas. "Kerugiannya tentu ini hanya akan menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya. Dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap ekonomi tidak optimal," kata Bambang.

Alternatif kedua, memindahkan pusat pemerintahan di wilayah yang dekat dengan Jakarta. Ini dilakukan Malaysia memindah pusat pemerintahannya ke Putrajaya.

Misalnya seputaran Jabodetabek. Kelemahannya adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya, jelasnya.

Dan alternatif ketiga memindahkan Ibu Kota di luar Pulau Jawa. Hal ini dilakukan Brasil yang memindahkan pusat pemerintahan ke Brasilia yang dekat kawasan Amazon. Kemudian Canberra, di antara Sydney dan Melbourne.

Presiden Jokowi menegaskan pembahasan mengenai pemindahan Ibu Kota pemerintahan harus dilakukan secara menyeluruh, luas, dan jangka panjang.

"Kita harus bicara tentang kepentingan lebih besar dan kepentingan visioner jangka panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," tegas Jokowi.

 Memindahkan Ibu Kota jelas bukan hanya memindah kantor dan para pegawainya. Malinkan pasti menciptakan sebuah new center of excellence. Dari kediaman presiden, gedung parlemen, lengkap dengan bandara internasional untuk tamu negara. Dan pasti diikuti swasta dengan pembangunan hotel bintang dan segala fasilitas kelas atas.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR