SETIAP 21 Maret diperingati sebagai Hari Hutan Internasional (HHI) atau International Day of Forest. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan hal tersebut melalui resolusi 67/200 tahun 2012 yang bertujuan menumbuhkan kesadaran publik tentang pentingnya keberadaan semua jenis hutan dan pohon di luar hutan.

Melalui peringatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya fungsi hutan untuk menopang kehidupan sekaligus menjaga kelestarian alam. Lantas, bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan hutan, program seperti apa yang dilakukan pemerintah untuk mengelola dan melestarikan hutan. Berikut kutipan wawancara wartawan Lampung Post, Nur Jannah dengan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Hendrawan di kantornya, Senin (19/3).



Berdasar pada data dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyebutkan ada sekitar 53% hutan di Lampung sudah dikuasai masyarakat atau perambah. Bagaimana Anda menanggapi hal itu di tengah-tengah gencarnya program pelestarian hutan?

Saat ini kerusakan hutan sudah mencapai 63% artinya sudah separuh lebih hutan ini rusak. Jika dinas kehutanan menyebut 53% di antaranya sudah dikuasai masyarakat atau perambah hal itu mungkin saja terjadi, bahkan hampir seluruh hutan di Lampung saat ini ada masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan hutan di dalamnya. Maka untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengembangan sosial dengan mengalokasikan 12,7 juta hektare (ha) hutan di seluruh Indonesia untuk diakses dan dikelola masyarakat.

Artinya, masyarakat diberi hak untuk mengelola hutan, bukan berarti menjadi hak milik dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah mengelola hutan lestari dan berkelanjutan.

Untuk Lampung sendiri berapa jatah hutan sosial kemasyarakatan yang diberikan oleh pemerintah?

Lampung mendapat hutan sosial kurang lebih seluas 1.760 ha dari pemerintah pusat yang nantinya akan dikelola masyarakat. Kehutanan sosial ini menjadi solusi atau jalan tengah pemerintah bagi masyarakat yang sudah telanjur memanfaatkan hutan. Karena tidak mungkin mereka diusir, dibakar, sebab pola pemerintah saat ini tidak seperti rezim dulu yang memaksa, akan tetapi lebih kepada pemberdayaan.

Oleh sebab itu, masyarakat yang sudah telanjur menguasai hutan diberikan kepastian mengelola hutan, karena hutan selain memiliki fungsi ekonomi juga memiliki fungsi ekologi, seperti mengatur air, dan lain-lain. Salah satu syarat yang harus dipenuhi masyarakat yang akan mengelola hutan adalah tidak boleh mengubah fungsi hutan, boleh mengambil manfaat tapi tidak boleh menebang dan sebagainya.

 

Konsep hutan sosial seperti apa untuk memberi kepastian kepada masyarakat yang sudah telanjur menguasai hutan?

 

Di Lampung ada empat konsep yang kami lakukan diantaranya hutan tanaman rakyat yang sudah dicanangkan yang terletak di Pesisir Barat, Lampung Barat kurang lebih ada 200 ha yang dikelola masyarakat, kemudian hutan register 3 di Gunung Rajabasa, sebelum hutan sosial dulu hutan masyarakat, dan sudah kami dorong hutan masyarakat di beberapa kabupaten seperti di Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pringsewu hampir seluruh wilayah yang memiliki hutan, karena tidak semua wilayah memiliki kawasan hutan.

Kemudian ada kemitraan hutan konservasi, yang terletak di wilayah kerja hutan konservasi seperti taman hutan rakyat (Tahura) Wan Abdul Rahman, di sana juga ada masyarakat yang mengelola atau perambah tapi kami lebih tepat menyebut sebagai pengelola.

Jadi konsep tersebut bagaimana memberi ruang kepada masyarakat bisa mendapat manfaat, tapi juga ikut memperbaiki kondisi hutan yang sudah rusak. Misalnya, harus menanam tanaman keras, luas wilayah tidak boleh lebih dari 2 ha, tetapi konsep tersebut tidak berlaku di wilayah hutan yang masih alami.

Kalau konsep hutan sosial bukan hutan kemasyarakatan tidak boleh menambah kawasan hutan, tapi hutan yang yang sudah telanjur dikuasai masyarakat secara turun temurun di sana. Diusir susah, ditangkap juga kena HAM, sehingga dengan konsep hutan sosial ini bagaimana cara supaya memperbaiki kondisi hutan dengan hutan masyarakat.

 

Apa syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang mengelola hutan sosial?

 

Banyak aturan main yang harus dipenuhi. Salah satu contoh, masing-masing ada kelompok dan masing-masing kelompok punya aturan main, bagaimana mengelola hutan, tidak boleh diperjualbelikan atau disewakan, tapi harus dikelola.

 

Apa peran Walhi dalam rangka menyukseskan program hutan sosial ini serta bagaimana cara melihat tingkat keberhasilan program tersebut?

 

Walhi sebelum ada program pengembangan hutan sosial kami mendorong agar masyarakat punya akses di kawasan hutan. Akses tersebut misalnya mendampingi masyarakat di wilayah sekitar objek sistem hutan rakyat, seperti menanam tanaman keras, tidak boleh di dekat kemiringan tertentu karena itu rawan longsor, bahkan Walhi sudah masuk pendampingan tersebut sejak 2002, sedangkan program pengembangan hutan sosial dari pemerintah baru ada tahun 2016.

Kami melakukan konsep bagaimana memberikan kesempatan masyarakat untuk mengelola hutan, dan fungsi hutan menjadi lebih baik, mendorong dan memberi kepercayaan kepada masyarakat. Kami juga memberikan pembinaan dan pendampingan, sebab tidak semua masyarakat mendapat akses informasi yang cukup, kemudian membangun kesadaran dari masyarakat agar tetap berkelanjutan.

Walhi menyosialisasikan pembuatan kelompok, membuat aturan main, ada SOP yang harus dipatuhi, ketika melakukan jual beli lahan, maka sanksi harus dikeluarkan. Jadi aturan bukan kami yang buat, melainkan kami memfasilitasi.

Target kami adalah kelestarian hutan. Setelah masyarakat sepakat membuat hutan sosial, maka ada RKT (rangka kerja tahunan) setiap tahun, ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Cita-cita besar dari hutan sosial ini adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera.

Selama ini sudah mulai ada perbaikan-perbaikan. Misalnya, mereka tidak lagi menanam tanaman sayur seperti cabai, tidak bermukim, mereka sepakat untuk dipindahkan dan sebagainya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR