ANAK merupakan hadiah dan titipan Tuhan kepada orang tuanya. Lebih penting lagi, setiap anak bangsa adalah masa depan republik ini. Sangatlah wajar jika negara pun ikut melindungi anak dari segala kejahatan termasuk kejahatan seksual.
UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan seluruh elemen wajib menjaga hadiah dari Tuhan itu. Pasal 20 aturan itu menyebutkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindunganaAnak.
Bahkan untuk lembaga pendidikan tempatnya belajar secara khusus diatur dalam undang-undang itu untuk melindungi anak didiknya. Pasal 9 Ayat (1a) menyatakan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
Meski aturan itu sudah ada, kasus kejahatan seksual anak masih saja terjadi. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut ada peningkatan signifikan data korban. Pada 2017 terdata 393 korban dengan 66 pelaku, namun baru dua bulan memasuki 2018 sudah ada 117 korban dengan 22 pelaku.
Di Lampung juga terlihat kasus kejahatan/kekerasan seksual anak terjadi signifikan. Selain korbannya mulai dari bocah hingga remaja, terduga pelakunya mulai dari anggota satuan pengamanan (satpam) hingga dosen pengajar di perguruan tinggi.
Kasus yang terungkap paling mutakhir dengan pelaku satpam itu di salah satu perusahaan di Lampung Utara dengan korban tetangganya, bocah berumur 12 tahun, Rabu (11/7). Pelaku digerebek warga yang sempat melihatnya saat menarik korban ke dalam rumahnya.
Yang paling miris adalah kasus kejahatan seksual dengan pelaku seorang kakek berumur 78 tahun di Tulangbawang Barat, Juni lalu. Sang kakek mencabuli bocah berumur lima tahun yang masih tetangganya. Tersangka kemudian ditangkap anggota Polsek Tulangbawang Tengah.
Memang dalam aturannya di UU No 35/2014, diatur ancaman hukuman bagi kejahatan seksual anak sangat berat. Pelaku dalam Pasal 81 akan dijerat pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian denda paling banyak Rp5 miliar. 
Pencabulan yang dimaksud itu termasuk tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tindakan bejat seperti ini harus kita jauhkan dari segenap anak bangsa. Jangan sampai ada lagi anak yang menjadi korban.
Karena itu, tegas kita katakan perbuatan cabul terhadap anak tidak bisa dianggap enteng. Pelaku perbuatan durjana itu patut dihukum berat. Karena itu, kita berharap perangkat peradilan di negeri ini tidak melupakan semangat dari UU No 35/2014. 
Para predator itu layak dihukum berat karena perbuatannya menghabisi masa depan seseorang yang merupakan hadiah Tuhan kepada orang tuanya. Tinggal bagaimana aparat hukum bisa mengoptimalkan perangkat itu untuk menjerat predator anak. n
 

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR