HOAKS bukan lagi soal kepiawaian memelintir fakta. Melainkan juga soal niat licik untuk menyebar kebohongan berdasar pada fakta yang tidak pernah ada. Itu sebabnya, kita sepakat menyebut hoaks sebagai bentuk terorisme baru.

Saat hoaks sudah sedemikian berbahaya, perang melawannya tidak bisa dengan cara biasa dan seadanya. Upaya yang perlu dilakukan tentu dengan menggunakan kecanggihan teknologi, ketegasan hukum, serta kecerdasan para aparat penegak hukum.



Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis 10 konten hoaks atau berita bohong paling berdampak sepanjang tahun 2018. Hoaks paling berdampak nomor satu adalah kebohongan penganiayaan Ratna Sarumpaet. Kemenkominfo juga menemukan sebanyak 62 konten hoaks terkait Pemilu 2019 dalam kurun waktu Agustus—Desember 2018.

Hoaks paling banyak teridentifikasi pada Desember 2018, saat masa kampanye pemilu serentak. Selama Januari sudah 70 lebih hoaks yang terdeteksi. Hoaks menyerang dua pasangan calon presiden dan wakilnya yang sedang berkompetisi. Tidak hanya calon, serangan hoaks juga mengarah pada penyelenggara pemilu.

Berita bohong sengaja didesain dan disebarkan secara masif oleh pihak tertentu. Namun, sangat disayangkan jika hoaks ternyata dipercaya sebagai kebenaran oleh sejumlah elite, pejabat, hingga warga dengan pendidikan tinggi.

Memahami dampak hoaks yang berbahaya, aparat penegak hukum pun bergerak cepat dengan mengungkap sejumlah kreatornya. Misalnya terkait hoaks tujuh kontainer kertas suara Pemilu 2019 yang sudah tercoblos.

Dari hasil penyelidikan polisi, konten hoaks ini dikemas dengan baik agar dipercaya sebagai kebenaran.

Mulai dari menyebar rekaman suara, foto, hingga teks melalui berbagai aplikasi media sosial. Tujuannya satu, agar isu yang dimunculkan menjadi viral dan menghebohkan. Pelaku kemudian menghilangkan barang bukti dengan menutup akun dan membuang telepon selulernya.

Para pelaku yang sudah ditangkap tentu harus diberi sanksi tegas mengingat dampak hoaks yang luar biasa besar. Pelaku yang memproduksi hoaks perlu dihukum lebih berat sebagai aktor di balik layar, termasuk jika ada dugaan penyandang dana di balik pabrik hoaks. Sementara oknum yang hanya menyebarkan, bisa dikenakan tindak pidana yang lebih ringan.

Republik ini telah memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang dipakai untuk menjerat pembuat dan penyebar hoaks. UU ITE No 19 Tahun 2016 telah sekali direvisi untuk penyempurnaan agar tidak memberangus kebebasan berpendapatan dan berekspresi.

Selain penegakan hukum, pemberantasan hoaks juga perlu diimbangi dengan gerakan literasi digital. Pendidikan literasi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada publik sehingga bisa membedakan fakta dan berita bohong. Informasi bohong tidak berdampak jika warga internet makin cerdas dalam bermedia sosial.

Makin banyak warga yang melek literasi digital maka dialog di lini masa tidak lagi dibanjiri dengan ujaran kebencian, kebohongan, dan caci maki. Netizen tetap boleh menyampaikan kritik yang membangun, tapi tidak dengan hoaks.  

Upaya lain adalah dengan mewajibkan para penyedia layanan media sosial, seperti Facebook, Youtube hingga Twitter berkontribusi dalam menekan penyebaran hoaks. Negara lain sudah memiliki aturan hukum yang mewajibkan media sosial segera menghapus konten hoaks jika tidak mau dikenai denda.

Hoaks sudah menjadi racun demokrasi. Demokrasi makin berkualitas jika publiknya tidak mudah percaya pada kabar bohong. Kritik boleh, tapi jangan menyebar berita bohong. 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR