MAYORITAS warga bangsa di Republik ini sudah sepakat menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

Namun, dalam praktik, perlakuan terhadap koruptor tidak menunjukkan semangat perlawanan yang luar biasa. Contoh terkini, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana, mengungkap data adanya 2.674 pegawai negeri sipil terlibat pidana korupsi dengan status berkekuatan hukum tetap (inkrah).



Adapun perinciannya, 317 PNS telah diberhentikan dengan tidak hormat, sedangkan 2.357 PNS lainnya masih aktif bertugas. Beberapa di antaranya masih menduduki jabatan cukup penting di pemerintahan. Sebagian besar PNS terpidana korupsi tersebut bekerja di pemerintah daerah.

Jika masing-masing PNS koruptor itu menerima gaji Rp3 juta—Rp4 juta, potensi kerugian negara mencapai hampir Rp10 miliar per bulan. Ada yang menyebut kerugian negara mencapai Rp21 triliun dalam tiga tahun terakhir. Ini sudah keterlaluan, sudahlah terbukti sebagai pencuri masih pula mendapat gaji bulanan dari tuan rumah yang dicuri tersebut.

Dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jelas disebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan tetap dari pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum.

Di Lampung, Inspektorat provinsi masih akan menelusuri data PNS terpidana korupsi yang masih aktif bekerja. Namun, di Way Kanan, tercatat empat PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat dan satu masih dalam proses pemberhentian. Adapun di Lampung Utara, tiga PNS sudah diberhentikan dengan tidak hormat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo merekomendasikan agar Pemerintah Pusat memberikan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK), mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota. Sanksi atau warning perlu diberikan mengingat kelalaian PPK tersebut menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah per bulan.

Lolosnya PNS terpidana korupsi sebagai pegawai aktif yang masih menerima gaji dari negara menegaskan birokrasi di Tanah Air termasuk salah satu sarang korupsi. Survei Global Corruption Barometer yang disampaikan Transparency International Indonesia pada Maret 2017, menempatkan birokrasi di peringkat kedua lembaga paling korup (50%) di bawah DPR (54%).

Kita berharap slogan korupsi musuh bersama tidak hanya berhenti di tataran wacana. Retorika yang bagus saat diucapkan, tetapi tidak ada niat untuk melaksanakan. Korupsi musuh bersama harus dipraktikkan dalam seluruh kebijakan pemerintah di semua tingkatan.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR