BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung menguraikan ihwal terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) pengangkatan sejumlah pelaksana tugas Kadis di masa kepemimpinan Plt Wali Kota Yusuf Kohar, pada hearing di ruang Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung pada Kamis (5/7/2018).
Sekretaris BKD Wakhidi, menegaskan pihaknya tidak pernah menyebut SPT tersebut palsu seperti yang dipertanyakan Wakil Wali Kota Yusuf Kohar di kantor BKD Rabu (4/7).
Menurut dia, BKD tidak pernah menyatakan SPT itu palsu. Pihaknya hanya menyatakan dasar hukum, kemudian persyaratan dan prosedur yang tidak sesuai. "Contoh surat perintah tugas harus ditandatangani walikota, sekda, dan asisten," kata Wakhidi seraya menunjukkan contoh surat ke anggota dewan yang hadir siang itu.
Hearing itu dipimpin Ketua Komisi I Numan Abdi. Hadir Ketua DPRD Wiyadi, anggota komisi Barlian Mansyur, Muchlas E Bastari, Kabid Mutasi BKD Ronald, dan Kabid Pengembangan Aparatur Sueb Nurdin. 
Wakhidi melanjutkan, selain soal tanda tangan, nomor surat SK masa Plt Wali Kota juga tidak teregistrasi di BKD. Surat tersebut tidak ada SPT yang dikeluarkan dengan nama yang dimaksud di buku catatan BKD. "Ini pernah dibahas di ruang Pak Sekda, mana yg sesuai BKN mana yg bukan," kata dia.
Di sisi lain Kabid Mutasi BKD Ronald, membenarkan jika surat tersebut dikonsep dan dibuat oleh BKD. "Konsep kami yang menyiapkan, kami diminta membuat daftar nama-nama yang akan diangkat. Kami sudah memberitahukan bahwa daftar tersebut tidak memenuhi aturan. Kami tetap buat tanpa adanya paraf, serta nomornya ada tapi tidak tertis untuk siapa. Akhirnya SPT tersebut ditandatangani sendiri oleh beliau (Yusuf Kohar)," kata dia.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR