BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Pemkot Bandar Lampung kembali menggelar lelang empat jabatan yang saat ini kosong, di antaranya asisten bidang Kesejahteraan Rakyat, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta kepala Dinas Pekerjaan Umum. Hasil lelang dipastikan tidak akan langsung dilantik.
“Karena sebentar lagi pilkada, jadi tidak diperbolehkan melantik atau me-rolling jabatan setidaknya enam bulan sebelum tahapan pilkada," kata anggota Komisi I DPRD Bandar Lampung, Barlian Mansyur, saat dihubungi Selasa (14/11/2017).
Sebelumnya, pemkot juga batal melantik tiga jabatan pada Agustus lalu, hasil lelang yang dilakukan Mei. Adapun ketiga jabatan tersebut kepala Bappeda, kepala Dinas Tenaga Kerja, dan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Sebenarnya lelang yang sudah dilaksanakan ada hasilnya, hanya saja belum dilaksanakan penempatan karena dilarang aturan. Kami juga sudah lakukan hearing dengan BKD. Lelang jabatan yang diketuai sekkot dan melibatkan akademisi itu sah secara aturan,” kata politikus Partai Golkar ini.
Menurut Barlian, pihaknya tidak mempermasalahkan kapan pelantikan akan digelar. Ia juga berjanji akan mengawasi jalannya lelang jabatan ini. “Enggak masalah yang penting hasil lelang sudah ada rekomendasi dari panitia lelang ke wali kota. Kami jelas akan mengawasi dan panggil BKD untuk evaluasi lelang jabatan ini,” ujarnya.
Mengenai tertutupnya hasil lelang tiga jabatan Mei lalu kepada awak media, menurutnya, hal itu wajar mengingat tahapan lelang selesai ketika diputuskan siapa yang menempatinya. “Kalau dibocorkan, artinya sudah keluar hasilnya. Nanti pasti diumumkan pada saat waktunya, kalau hasil lelang ini kan sebatas rekomendasi pemeringkatan hasil dari uji kompetensi yang telah dilakukan. Lelang ini yang jelas merupakan amanat UU ASN,” kata dia.
Kepala BKD Bandar Lampung Saad Asnawi mengatakan lelang jabatan dibuka sejak Senin (13/11/2017) dan berakhir 15 hari kerja. “Lelang ini bersifat transparan dan harus ahli di bidangnya. Empat jabatan ini memang ditinggalkan kepala atau pemimpinnya dan hal inilah harus dibuat lelang jabatan," kata Saad, kemarin.
Adapun syarat lelang jabatan yakni yang sudah eselon III dan peserta yang mendaftar bisa dari kabupaten/kota di Lampung. "Jadi, peserta tidak hanya dari Bandar Lampung saja, tapi bisa dari kabupaten lainnya," kata dia. Sementara itu, Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam menjamin lelang jabatan ini transparan. "Tidak ada yang ditutup-tutupi, semua peserta bisa mendaftar. Sesuai dengan persyaratan yang ada," ujarnya. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR