REKAYASA lalu lintas yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menjadi polemik. Miskomunikasi Pemkot dan kepolisian menjadi akar persoalan pengaturan lalu lintas sehingga harus bongkar-pasang.

Pemkot melalui Dinas Perhubungan telah menetapkan seluruh kendaraan dari arah Universitas Lampung yang menuju Rajabasa harus berputar di u-turn depan Diler Kawasaki, Jalan ZA Pagaralam. Hal itu menyusul telah beroperasinya underpass Unila yang diresmikan pada 18 Januari 2019. Rupanya kebijakan itu dinilai kurang pas oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung dan Satlantas Polresta Bandar Lampung.



Pihak kepolisian merekomendasikan agar u-turn di depan Diler Kawasaki ditutup. Mereka menilai akan terjadi penumpukan kendaraan jika u-turn diler Kawasaki diaktifkan. Pasalnya, kendaraan berbelok tidak hanya dari arah Unila, tetapi ditambah arus dari arah Rajabasa yang melewati underpass.

Untuk itu, kendaraan dari Unila yang hendak berputar arah ke Rajabasa didorong lagi hingga dekat kampus IBI Darmajaya. Kepolisian juga merekomendasikan agar dipasang lampu lalu lintas di pertigaan Unila. Hal itu untuk menghindari pertemuan langsung antara kendaraan dari arah Rajabasa dan Tanjungkarang yang hendak menuju Unila.

Rekomendasi kepolisian tersebut ditanggapi positif Dishub Lampung. Mereka akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi kembali analisis dampak lalu lintas di underpass Unila. Hal itu merujuk PP No. 32/2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Itulah pentingnya perencanaan dalam setiap pembangunan. Pemerintah harus pintar mengkaji lalu lintas sehingga tidak menimbulkan polemik susulan. Selain itu, hal yang terpenting Pemkot harus berkoordinasi terkait kebijakan yang akan diambil.

Rekayasa lalu lintas memang seharusnya diputuskan bersama, jangan hanya sepihak dari Pemkot. Jangan sampai Pemkot kembali membuat kesalahan, seperti penutupan putaran Tugu Juang pada 2016. Saat itu Pemkot merekayasa Jalan Kartini (Tugu Juang) tanpa memproses izin kepada Pemerintah Pusat. Akibatnya, jalan yang telah ditutup pun akhirnya dibongkar kembali.

Tidak itu saja, Pemkot juga telah membuka u-turn di bawah jalan layang Mal Boemi Kedaton di depan toko Push Pin. Sebelumnya kendaraan dari Jalan ZA Pagaralam yang ingin berbalik arah harus belok di depan pintu keluar MBK dan terjadi penumpukan kendaraan.

Pengambilan kebijakan tanpa perencanaan jelas menimbulkan inefisiensi baik waktu maupun dana. Padahal, investasi publik yang didanai puluhan miliar dari rakyat itu harus bermanfaat.

Adanya bangunan pengurai macet, seperti underpass, tentu diharapkan memberikan kemudahan berlalu lintas. Kini saatnya pemerintah taat aturan dan saling merekatkan koordinasi dan harmonisasi sehingga kebijakan yang diambil tidak membuat bingung masyarakat.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR