LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 18 July
7685

Tags

LAMPUNG POST | Hari Pertama Full Day School
Ilustrasi full day school. kompasiana.com

Hari Pertama Full Day School

PENDIDIKAN merupakan masa depan bangsa. Sebab, segala kebijakan pendidikan saat ini pasti amat menentukan baik-buruknya kualitas dan mutu generasi pada masa mendatang. Itu mengapa kebijakan pendidikan menjadi perkara yang amat penting.
Karena itu pula, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memandang penting kebijakan pendidikan. Pesoalan pendidikan menjadi bagian penting dari Nawa Cita. Salah satu agendanya ialah menata kurikulum pendidikan nasional berkarakter.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi merespons konsep Nawa Cita dengan menggulirkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 23/2017 pada ajaran baru 2017. Siswa dan guru wajib berkegiatan di sekolah selama delapan jam (full day school).
Pada Pasal 2 Ayat (1) aturan itu menyatakan hari sekolah berlangsung 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam selama 5 hari dalam 1 minggu. Siswa baru maupun di kelas VII atau IX SMP/SMA/SMK wajib mengikuti aturan itu.
Munculnya permendikbud itu sempat menuai polemik. Penyebutan full day school (FDS) menuai kritik. Namun, Mendikbud menjawab kritik itu dengan memastikan kegiatan transfer pengetahuan hanya 30%, sementara sisanya untuk pembangunan karakter.
Pada akhirnya, meskipun Presiden Joko Widodo menangguhkan penerapan Permendikbud No. 23/2017, 34 SMA/SMK dan 34 SMP negeri di Bandar Lampung melaksanakan FDS pada hari pertama sekolah pada tahun ajaran baru, Senin (17/7/2017).
Klarifikasi Menteri Muhadjir bahwa penerapan FDS menitikberatkan pembangunan karakter mengambil 70% porsi kegiatan di sekolah seharusnya melegakan kita. Sebab, persoalan karakter menjadi perkara serius bangsa saat ini.
Penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan hasil serupa. Pelaku teror di Indonesia paling banyak berusia 21 tahun—30 tahun (47%). Pelajar SMA yang menjadi teroris mencapai angka 63% dan mahasiswa dengan 16%.
Di Lampung, penerapan FDS secara selaras dengan program sosialisasi bahaya radikalisme yang diinisiasi Dewan Pendidikan Lampung dan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung tentu dapat menjadi solusi jitu menangkal paham radikal bercokol di sekolah.
Karena itu, kebijakan FDS tak perlu ditolak mentah tanpa terlebih dulu berupaya memaksimalkan konsep yang mempunyai iktikad mulia tersebut. Pihak sekolah juga guru perlu bersikap kreatif agar FDS optimal membangun karakter anak bangsa. n

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv