SUDAH menjadi siklus ekonomi Indonesia bahwa menjelang Ramadan harga akan naik, terutama bahan kebutuhan pokok. Siklus ini terbentuk melalui proses panjang dari akumulasi dampak kebijakan maupun kebiasaan.

Dari sisi kebijakan, ada tunjangan hari raya yang memberikan tambahan pendapatan dan ada tuslah yang memberikan kepada angkutan untuk menaikkan ongkos. Kenaikan pendapatan mendorong kenaikan permintaan sehingga dengan pasok yang sama maka harga akan naik.



Sementara itu, kenaikan ongkos menyebabkan naiknya biaya produksi dan biaya angkutan (transportasi) sehingga mendorong kenaikan harga. Dari dua sisi, permintaan-penawaran, membentuk proses kenaikan harga, terutama untuk barang kebutuhan pokok menjelang dan saat bulan puasa. Apalagi, bulan puasa ditutup dengan Lebaran yang merupakan “keramaian” umat muslim.

Dari sisi kebiasaan—agak kontroversi jika mau menyebutnya budaya—kenaikan harga dipicu perubahan pola belanja dan konsumsi masyarakat yang memang mayoritas muslim. Satu sisi ada yang melakukan pola belanja borongan sehingga permintaan melebihi dari yang biasanya.

Hal ini bisa disebabkan untuk mengurangi frekuensi (jumlah) belanja karena tidak nyaman belanja dalam keadaan puasa. Ada pula yang memanjakan diri dengan belanja lebih banyak jumlah maupun jenisnya karena untuk mengompensasi puasa yang menahan lapar dan haus.

Dalam hal ini, banyak yang rela mengambil tabungannya bahkan memang sudah mencadangkannya melalui tabungan. Secara ekonomi, hal ini mendorong kenaikan permintaan sehingga mendorong kenaikan harga.

Faktor lain adalah dari pedagang. Bila ongkos boleh naik dan pekerja dapat bonus berupa THR, pedagang pun ingin memperoleh lebih sebagai bekal untuk Lebaran. Di samping rela bekerja untuk melayani pelanggan dalam situasi berpuasa, mereka pun tidak ada yang memberi THR sehingga mereka memanfaatkan kesempatan dengan mengambil “lebih” dengan menaikkan harga. Dengan demikian, sulit dihindari adanya kenaikan harga. Itulah sebabnya dalam jangka panjang membentuk siklus.

Negara Mesti Hadir

Masalahnya adalah kenaikan tersebut harus dalam kapasitas daya beli konsumen. Bila tidak, akan menimbulkan kerawanan sosial yang bisa berujung pada konflik sosial. Dalam kondisi demikian, negara harus hadir. Tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Mekanisme pasar akan membentuk harga yang adil bila tidak ada distorsi. Dalam situasi menjelang dan saat puasa sampai Lebaran, distorsi itu besar sekali. 

Kehadiran negara melalui kebijakan dan langkah yang memastikan ketersediaan pasok dan cadangan kebutuhan pokok, utamanya pangan. Harus sudah diketahui berapa besar permintaan termasuk permintaan tambahan karena perubahan pola konsumsi maupun tambahan pemudik yang datang karena silaturahmi Lebaran.

Sudah pula teridentifikasi pusat-pusat cadangan dan kantong-kantong distribusi. Tidak hanya sampai sini, negara juga harus hadir melalui sinergi dengan pelaku usaha untuk menjamin ketersediaan dan pasok kebutuhan pokok serta kelancaran distribusinya.

Pada saat pelaksanaan, negara hadir dengan melakukan pengawasan secara intensif untuk menjamin berjalannya kesepakatan (sinergi) sehingga semua berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Apakah satgas pangan yang memang sudah dibentuk sesuai dengan struktur pemerintahan? Apakah tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang juga dibentuk sesuai struktur pemerintahan? Atau ada lembaga ad hoc lain yang diberi tugas? Bila hal ini dilakukan, berarti pemerintah siap dan bekerja dengan perencanaan yang baik.

Langkah Penanggulangan

Kita selalu mengeluh dengan hal yang sama dan selalu berulang, tetapi tidak ada jalan keluar dan menganggapnya sudah biasa sehingga tidak lagi menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Dalam konteks Lampung, TPID sudah melakukan beberapa langkah, di antaranya memantau ketersediaan stok khususnya pangan. Dan, sudah juga menyiapkan langkah melalui pasar murah dan operasi pasar. Setidaknya, sudah direncanakan 95 kali pasar murah dan tiga kali operasi pasar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Lampung. Penanganan kenaikan harga menjelang dan pada saat hari-hari besar keagamaan harus dilakukan secara terpadu dan sistematis sehingga efektif dan dampaknya terukur.

Pada saat yang bersamaan, penguatan makna puasa juga harus ditingkatkan. Dengan demikian, pengendalian diri sebagai makna puasa juga tercermin pada keinginan untuk belanja dan konsumsi secara berlebihan. Dengan pengendalian diri itu, justru ada kelebihan yang didapat sehingga kita bisa berbagi kepada yang tidak mampu.

Puasa memberi kesempatan kepada kita untuk merasakan kekurangan. Ketidaknyamanan akibat kekurangan menumbuhkan sikap empati sehingga kita peduli dengan mereka yang kekurangan. Pada kondisi ini, sikap solidaritas dan kepedulian sosial akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengendalian diri juga mendorong sikap adil untuk tidak memanfaatkan kesempatan dan berbuat curang sehingga merugikan pihak lain. Sikap adil menjadikan rasa puas tidak hanya diukur secara material, tapi juga pada rasa bangga mampu melayani dengan baik dan menunaikan tanggungjawab sesuai dengan hak orang lain kepada kita.

Hal ini tidak bisa terwujud dengan sendiri. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah punya tanggung jawab. Masyarakat termasuk ulamanya juga bertanggung jawab. Di sinilah perlunya sinergi dan keterpaduan langkah untuk saling menguatkan. Pemerintah mengarahkan dan memfasilitasi. Masyarakat berkontribusi dan berbuat sesuai dengan kapasitas dan posisinya masing-masing. Saling percaya adalah perekatnya.

Belajar dari pengalaman yang berulang pada kenaikan harga menjelang puasa dan saat Lebaran, kita harus melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental. Reformasi birokrasi dengan membangun sistem pemerintahan yang berorientasi pelayanan dan berbasis kinerja. Revolusi mental dengan membangun manusia dengan kepribadian yang tangguh serta kehidupan sosial yang beradab dan modern. Ayo songsong Ramadan dengan sikap ikhlas dan persiapan yang matang.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR