PANARAGAN (Lampost.co)--Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) mencatat hanya 50 dari 77 tower Base Transceiver Station (BTS) yang terdaftar sebagai wajib pajak. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Tubaba, Nakhoda kepada Lampost.co, Senin (30/7/2018).
"Kalau yang terdaftar di BPPRD hanya 55 tower. Itu yang setiap tahunnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sisanya saya tidak tahu, karena mereka tidak bayar PBB,"ujar Nakhoda.
Sementara itu, terkait perizinan dan restribusi lain  diluar kewenangan BPPRD. Bahkan, terkait dengan jumlah tower dirinya juga tidak mengetahui. "Kalau masalah jumlah ataupun proses perizinan itu diluar kewenangan kami,"kata dia.
Sejumlah pihak menyoroti terkait jumlah tower BTS dikabupaten setempat yang jumlahnya tidak singkron antar-SKPD. Berdasarkan versi Diskominfo jumlah tower di kabupaten setempat ada 77 tower yang tersebar di sembilan kecamatan.
Sementara itu, versi Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Perizinan Terpadu Satu Pintu ( DPMP2TSP) bahwa unit bangunan Tower BTS berjumlah 18 unit yang memiliki izin. Sisanya diduga tidak memiliki izin. Terindikasi 59 tower berdiri secara ilegal. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR