DANA desa 2018 tersendat mengalir ke desa-desa di sembilan daerah di Lampung. Padahal menurut undang-undang, desa adalah ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Melalui limpahan dana desa itulah, masing-masing pemerintahan desa mendapatkan kewenangan mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Namun, administrasi masih menjadi halang rintang distribusi dana desa. Pihak desa terhambat melaporkan anggaran pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Hal itu menjadi masalah krusial saat ini. Padahal, Kementerian Keuangan sejak awal menargetkan penyaluran ke 2.435 rekening kas desa (RKD) dari rekening kas negara (RKN) pada Februari lalu.

Namun alih-alih desa bisa mengelola potensi untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sumber dana belum bisa dicairkan karena belum lengkapnya administrasi.

Misalnya belum adanya laporan realisasi anggaran tahap II tahun 2017. Lalu disebabkan juga keterlambatan APBDes 2018. Pihak desa harus merombak RAP dan APBDes. Hal itu terkait dengan kewajiban 30% DD wajib mengakomodasi upah kerja masyarakat.

Kebijakan mengintensifkan penggunaan dana desa untuk program padat karya baru diberlakukan tahun ini. Dana sebesar itu diproyeksikan menciptakan 5 juta sampai 6,6 juta tenaga kerja. 

SKB 4 menteri menekankan larangan penggunaan kontraktor dalam berbagai pembangunan perdesaan. Semua proyek pembangunan harus dilaksanakan swakelola sehingga dari tenaga kerja, pengadaan bahan material, hingga konsumsi yang digunakan selama pelaksanaan proyek berasal dari warga desa sendiri.

Prinsip swakelola memang menjadi poin yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam penggunaan dana desa. Kita tentu mendukung jika tujuan utamanya padat karya tunai untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, hal baru itu jangan justru menjadi faktor lemahnya administrasi dana desa.

 

Perangkat desa harus selalu siaga dengan adanya beragam program baru dari pemerintah. Meski pemerintah juga tidak boleh membiarkan aparat desa keteteran melengkapi persyaratan administrasi untuk pencairan dana desa.

Pendampingan tetap harus ada dalam pengelolaan dana desa ini. Sebab, pendamping bisa mengidentifikasi dan melatih aparatur desa agar penyaluran dana desa dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan. Apalagi, penyaluran dana desa tahap II harus sudah dilaksanakan pada Juni sebesar 40%, dan tahap III pada September sebesar 40%.

Kita semua berharap pergeseran pencairan tahap I tidak menyebabkan keterlambatan yang berlarut. Sungguh sangat disayangkan jika pembangunan infrastruktur maupun peningkatan usaha desa terhambat karena dana yang justru menumpuk di rekening daerah

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR