SAAT ini eksistensi hak ulayat masyarakat adat melemah karena pengaruh bertambah menguatnya hak-hak individual para warga masyarakat. Selain itu kenyataan ini diperkuat dengan adanya pengaruh eksternal, terutama kebijakan dan tindakan pihak pemerintah untuk keperluan pembangunan ataupun kepentingan industrialisasi pihak pengusaha swasta.

Tidak diaturnya secara spesifik mengenai hak ulayat dalam undang-undang di satu sisi karena pemerintah kesulitan. Sebab pada setiap daerah hak ulayat memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Di sisi lainnya akan dapat makin membuat ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan bibit-bibit konflik pertanahan di beberapa daerah.



Payung hukum mengenai eksistensi hukum adat, khususnya mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat, sebenarnya selain termuat di dalam Undang-Undang Dasar terdapat juga dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada Pasal 41 disebutkan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Selain itu secara eksplisit Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/ Tahun 2012 tentang Hutan Adat telah mengukuhkan eksistensi masyarakat adat terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah adat, khususnya hak ulayat.

Hak ulayat merupakan hak penguasaan tanah yang diwariskan oleh nenek moyang yang memiliki nilai kelestarian, kesinambungan, dan kecintaan terhadap alam. Bagi masyarakat adat khususnya masyarakat adat Lampung dengan segala kearifannya, yaitu kebiasaan untuk hidup sinergi dan menyatu dengan alam patut dijadikan sebagai modal imunitas terhadap perilaku masyarakat modern yang tidak ramah lingkungan, berpikiran instan, dan membangun dengan cara merusak alam.

Pemerintah khususnya pemerintah daerah wajib dalam memberikan peran-peran para peneliti, akademisi, dan tokoh adat dalam proses pelaksanaan pembangunan agar nilai-nilai luhur berupa kearifan lokal yang terkandung di dalam masyarakat adat dapat tetap dilestarikan, dijaga, serta diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR