BAGI masyarakat adat Lampung sejak dahulu mengenal istilah hulu tulung, yaitu suatu tempat atau wilayah berupa hutan terlarang. Hulu tulung tersebut merupakan tempat sumber mata air atau tempat air berasal yang juga sebagai tempat berkembang biaknya flora dan fauna yang dijaga dan dipelihara kelestariannya oleh masyarakat adat.

Hulu tulung yang menjadi daerah larangan tersebut biasanya selalu ada di setiap huma atau ladang masyarakat adat Lampung. Setiap hulu tulung wajib dijaga, tidak boleh diganggu gugat keberadaannya karena apabila dilanggar pelaku akan mendapatkan bala dari Tuhan dan mendapat teguran dari nenek moyang.



Hulu tulung bagi masyarakat adat Lampung merupakan tanah larangan, daerah yang terbatas dan merupakan warisan nenek puyang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan ciri tanah ulayat di dalamnya terdapat masyarakat adat yang memiliki seperangkat aturan hukum berupa perintah, anjuran-anjuran, dan larangan-larangan setiap orang wajib menegakkan aturan tersebut.

Wilayah yang dikeramatkan seperti hutan, sungai, dan danau yang dalam aturan tata titi adat terdapat larangan tersebut jelas-jelas mengandung unsur religius magis. Sebagaimana ciri dari tanah ulayat yang memiliki esensi tujuan untuk keseimbangan alam, kelestarian, menghindari eksplorasi yang berlebihan, memelihara kesinambungan, demi kesejahteraan, dan keselamatan masyarakat itu sendiri di masa depan.

Selain mengenai hutan terbatas atau terlarang seperti hulu tulung, ada wilayah teritorial lain yang dimiliki, dijaga dan dikelola oleh masyarakat adat Lampung. Terdapat wilayah yang dikelola secara komunal oleh masyarakat adat. Tempat-tempat tersebut, seperti kompleks permakaman tua atau keramat, dan balai adat.

Kemudian nuwa atau nuwo sesat adat sebagai tempat dilaksanakannya upacara adat dan kegiatan-kegiatan adat yang penguasaan juga pengelolaannya dilakukan secara bersama oleh masyarakat. Ataupun berupa tanah lapang kosong yang digunakan secara bersama sebagai tempat kegiatan-kegiatan, tempat dilepaskannya gembalaan ternak, atau dijadikan sebagai fasilitas umum ketika ada kegiatan bersama.

Wewenang (hak dan kewajiban) masyarakat adat terhadap tanah ulayat timbul dari hubungan secara lahir batin sebagai akibat hubungannya dengan tanah dan telah berlangsung secara turun-temurun. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah juga merupakan hubungan batiniah yang bersifat religius magis.

Berdasarkan kepercayaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan bahwa tanah atau wilayah adalah pemberian suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang yang diperuntukkan kelangsungan hidup dan penghidupannya. Kemudian untuk keturunan atau generasinya sepanjang masa, hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat abadi. (R3) BERSAMBUNG

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR