JAKARTA (Lampost.co)-- Ketua DPD Partai Golkar Lampung H. Arinal Djunaidi, mengikuti acara buka puasa bersama DPP Partai Golkar yang dihadiri Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto dan Presiden RI Joko Widodo, di Hotel Sultan, Minggu (19/5/2019). 
 
Turut mendampingi Arinal Djunaidi dalam acara puasa dan Rakernas Golkar antara lain, Sekretaris Golkar Supriyadi Hamzah, Ketua Bappilu Golkar Lampung H. Tony Eka Candra dan sejumlah pengurus. 
 
Sebelum masuk ke Ruang Acara tampak Gubernur Lampung Terpilih tersebut berbincang akrab dengan Presiden Joko Widodo. "Presiden menanyakan kabar Lampung. Dan menyampaikan salam dan ucapan Terima Kasih untuk Rakyat Lampung", Terang Arinal dalam pesan singkat di WhatsApp-nya. 
 
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menghadiri acara buka bersama yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. 
 
Beberapa tokoh senior Partai Golkar yang hadir dalam acara buka puasa bersama yaitu Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, Agung Laksono. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, dan pimpinan partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin. 
 
Dalam kesempatan tersebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengimbau kepada masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilihan umum agar menempuh jalur hukum ke Badan Pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi. 
 
“Untuk itu Partai Golkar menegaskan agar pihak-pihak yang kurang puas dapat mengadukan ke Bawaslu atau MK. Bukan untuk mencari solusi di jalanan. Jadi Partai Golkar menolak people power,” kata Airlangga. 
 
Oleh karena itu, Partai Golkar harus menjadi yang terdepan dalam melawan mereka yang tidak menghendaki kemajuan tapi hendak menjerumuskan mereka dalam perpecahan bangsa Indonesia. 
 
“Dalam sejarah people power di Indonesia yang muncul untuk mengganti kepemimpinan yang panjang dapat kita lihat di tahun 1965 dan 1998,” katanya. 
 
Menurut dia, sejak reformasi telah sepakat membatasi masa jabatan presiden dan menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung.
 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR