Jakarta (Lampost.co) -- Seluruh pengurus Partai Golkar berkumpul untuk menghadapi pelaksanaan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai Golkar juga mengagendakan rapat pleno pengurus baru.
 
"Agendanya tentu rapat pleno perdana setelah itu ada verifikasi dengan KPU," kata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin, 29 Januari 2018.
 
Airlangga mengatakan, Golkar telah menyiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan sebagai syarat parpol peserta Pemilu 2019. Dirinya memastikan kehadiran 30 persen keterwakilan jumlah anggota pengurus perempuan.
 
"Saya rasa sudah siap. Perwakilan perempuan (pengurus perempuan Partai Golkar) 31 persen, jadi sudah terpenuhi," ungkap Menteri Perindustrian ini.

Menurutnya, agenda tersebut dijalani sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.  Verifikasi faktual menjadi wajib bagi seluruh parpol.
 
" MK itu kan sudah diputuskan, jadi tinggal dijalankan," ujarnya.
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini melanjutkan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019. Ada tujuh Parpol yang dijadwalkan untuk diverifikasi faktual, yaitu Partai Golkar, PKB, PDIP, PKS, Gerindra, PPP, dan PKPI.
 
Verifikasi parpol untuk tingkat pusat dan provinsi dilakukan 28-30 Januari 2018. Sementara tingkat kabupaten/provinsi dilaksanakan pada 30 Januari-1 Februari 2018.
 
KPU akan memeriksa KTP dan KTA pengurus partai, 30 persen keterwakilan perempuan, dan dokumen domisili kantor. Indikator keabsahan Parpol tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR