PENINGKATAN pelayanan kesehatan masyarakat menjadi program pokok pemerintah. Karena itulah tidak sedikit dana dikucurkan pemerintah untuk sektor ini. Sayang, banyak oknum di pusaran kesehatan justru terjerumus kasus korupsi.

Kasus teranyar adalah seperti yang terjadi di Puskesmas Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, yang tengah menjadi sorotan. Bukan karena prestasi, melainkan ujung tombak pelayanan kesehatan itu menjadi ladang empuk korupsi oknum pejabat setempat.



Polres setempat menetapkan tiga pegawai Puskesmas Rumbia sebagai tersangka pungli dan terancam hukuman hingga lima tahun penjara. Ketiga tersangka merupakan kepala puskesmas, bendahara, dan kepala bidang.

Penetapan tersangka dilakukan terkait pemotongan dana jasa pelayanan (jaspel). Perinciannya, Rp4,206 juta potongan jaspel dari tiga pegawai lalu Rp9,127 juta potongan jaspel dari 18 pegawai. Dalam sebulan, dana yang terkumpul mencapai Rp33 jutaan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi 20% dana jaspel dari seluruh pegawai berstatus PNS.

Miris memang menilik korupsi juga terjadi di puskesmas. Tempat masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal justru dimanfaatkan oknum koruptor. Penegak hukum wajib membongkar praktik pungli di Puskesmas Rumbia hingga tuntas.

Aparat harus menghentikan kejahatan terstruktur tersebut. Bukan tidak mungkin banyak puskesmas di kabupaten dan kota lainnya juga menjadi lokasi praktik pungli. Di Lampung Tengah terdapat 39 puskesmas induk dan 119 puskesmas pembantu.

Karena itulah, polisi tidak boleh tebang pilih menuntaskan kasus pungli tersebut. Jika diibaratkan, kasus korupsi di Puskesmas Rumbia barulah pucuk gunung es. Perlu keberanian dari penegak hukum mengungkap kasus ini secara keseluruhan.

Apalagi potensi korupsi di sektor kesehatan tengah menjadi fokus utama Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Setidaknya ada 18 ribu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di seluruh Indonesia dengan rata-rata pengelolaan dana kapitasi mencapai Rp400 juta per tahun tiap FKTP.

KPK pun menetapkan dua tersangka pada kasus suap perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemkab Jombang, yakni Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang Inna Silestyowati. Uang suap yang diterima Nyono disebut berasal dari pungutan liar (pungli) di tingkat puskesmas.

Agar aparat dapat menguak seluruh bagian gunung es pungli jaspel, peran aktif PNS di tiap puskesmas Lampung Tengah amat dibutuhkan. Mereka yang menjadi korban harus berani melapor. Tidak perlu takut, kepolisian pasti menjamin keamanan pelapor.

Tidak menutup kemungkinan kasus di Lampung Tengah juga terjadi di daerah lain. Karena itulah, kunci dari upaya membersihkan institusi puskesmas dari praktik kotor adalah keseriusan aparat dan suara lantang para pihak yang telah dizalimi.

PENULIS

Tim Redaksi Lampung Post

TAGS


KOMENTAR