JAKARTA (Lampost.co)--Gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan mantan koruptor nyaleg dihentikan sementara. Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi menyebut langkah itu ditempuh lantaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedang diujimaterikan.

"PKPU itu dihentikan sementara karena UU induknya dijudicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi," kata Suhadi,Jumat (3/8/2018).
Ia tak menjabarkan detail poin-poin UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji di MK. Namun, beberapa pasal terkait MD3, ambang batas presiden, dan masa kepemimpinan presiden dan wakil presiden sedang 'dipertaruhkan' di MK.
Keputusan sesuai UU MK terkait tata cara pengujian UU. Dalam Pasal 55 UU No.24/2003 tentang Mahkamah Kontitusi, pengujian regulasi di MA wajib dihentikan sementara selama undang-undang di atasnya sedang diuji di MK hingga putusan keluar.
Stidaknya ada enam pemohon yang menggugat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 soal pelarangan mantan narapidana korupsi, asusila, narkoba berpartisipasi dalam Pileg. Mereka ialah M Taufik, Waode Nurhayati, Djekmon Ambisi, Jumanto, Mansyur Abu Nawas, dan Abdul Ghani. Keenam orang itu mengajukan gugatan dengan pihak termohon Ketua KPU Arief Budiman.
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR