BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Gugatan 4 partai politik asal Provinsi Lampung terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pemilu Legislatif 2019 kemarin kandas di Mahkamah Konstitusi (MK). Partai tersebut diantaranya Partai Berkarya, PKS, Demokrat dan Gerindra.

Secara nasional rekap putusan PHPU Pileg 2019 ada 340 jumlah permohonan, 260 jumlah perkara di registrasi, 58 jumlah perkara dismissal, 122 jumlah perkara pemeriksaan pembuktiaan, dan 80 jumlah perkara tidak masuk dalam dismissal dan tidak lanjut kepembuktian.



Kemudian pertanggal 7 agustus 2019 pukul 13.29 WIB, secara nasional ada 17 putusa ditolak, 61 tidak dapat diterima, 16 gugur, 8 ditarik kembali dan 3 dikabulkan.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah mengatakan sengketa PHPU Pileg di Bumi Ruwa Jurai untuk Partai Berkarya tingkat DPR RI Dapil Lampung 1 dan 2 dinyatakan gugur. Kemudian untuk PKS tingkat DPRD Kota Metro tidak diterima.

Selain itu, Partai Demokrat untuk tingkat DPRD Provinsi Lampung ditolak dan tingkat DPRD Kabupaten Tanggamus menarik permohonan. Sementara untuk Partai Gerindra tingkat DPRD Bandar Lampung dan Tanggamus tidak diterima dan DPR RI Dapil 2 ditolak. "Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dilakukan paling lambat 5 hari setelah salinan putusan MK di terima oleh KPU. Dalam hal ini sebagai termohon sengketa PHPU adalah KPU RI maka kami menunggu info KPU RI," kata Tio, Rabu (7/8/2019)

MK menggelar sidang pengucapan putusan untuk permohonan Partai Demokrat yang teregistrasi dengan Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 terkait Pemilu Legislatif 2019 Provinsi Lampung. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, permohonan Pemohon dinilai memiliki kedudukan hukum dan masih dalam tenggat waktu yang diajukan. Menimbang permohonan untuk DPRD Dapil Tanggamus 4 telah ditarik permohonannya. Karena itu, permohonan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Untuk permohonan Pemohon terhadap dua calon anggota DPRD Provinsi Dapil Lampung Timur 8 atas nama Yandri Nazir dan Asep Makmur, Pemohon telah menguraikan terjadinya pengurangan suara Pemohon di 27 TPS. Tetapi setelah Mahkamah membaca permohonan dengan saksama, sekalipun sudah diuraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon, namun dalam petitum, Pemohon meminta PSU di 27 TPS yang didalilkan dalam pokok permohonan.

Berkenaan dengan PSU tersebut, Mahkamah tidak dapat memastikan apakah PSU yang dimaksud Pemohon adalah dalam pengertian penghitungan suara ulang atau dalam pengertian pemungutan suara ulang. Berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 antara lain menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan

Selanjutnya MK juga menyatakan menolak untuk seluruhnya perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan PKS. Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan dalam permohonan Pemohon untuk DPRD Dapil Kota Metro 4, Pemohon mendalilkan mengalami pengurangan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon). Berdasarkan data Pemohon, pihaknya seharusnya mendapatkan 5.140 suara, sedangkan Termohon mencatat 5.138 suara. Akibatnya, terjadi penambahan sebanyak 1.317 suara pada partai lain.

Kemudian Mahkamah melakukan pemeriksaan dan berpendapat bahwa untuk perolehan suara pada TPS 02 Kelurahan Margorejo, Metro Selatan yang disebutkan ada penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa dan adanya pengurangan bagi Pemohon adalah tidak terbukti. Selain itu, untuk TPS 08 Ganjarasri yang disebutkan pula telah ada penambahan suara bagi partai lain akibat adanya DBTb, maka dalam hal ini Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak dapat dipastikan Pemohon kepada siapa perolehan suara diberikan pemilih dalam pilihannya.

Kuasa Hukum PKS, Sidik Efendi mengatakan bahwa dirinya bingung mau memberikan tanggepan seperti apa terkait putusan MK. Ia menilai bahwa MK hanya melihat syarat formil tanpa melihat pembuktian secara materil. Padahal saat sidang pembuktian pemeriksaan saksi sudah terlihat jelas terungkap fakta sebenarnya saat kejadian dilapangan, tidak ada satupun permohonan-permohonan hari ini yang dikabulkan oleh MK. "MK inikan alternatif terakhir penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya final and banding tidak ada upaya hukum lain setelah ini," kata Politisi PKS ini.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR