KALIANDA (Lampost.co) -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan grondkaart merupakan peta tanah yang memiliki dasar hukum yang valid dalam pembuktian kepemilikan lahan atau aset yang dimiliki PT KAI.

Hal tersebut diungkapkan, Tenaga Ahli PT KAI sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan, Noer Marzuki dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Media Gathering di Meeting Room Grand Elty Krakatoa Kalianda, Kamis (30/8/2018).



Saat Belanda masuk ke Indonesia, kata dia, pembuatan Grondkaart itu menggunakan hukum tanah Belanda. Dimana, saat itu Belanda membebaskan tanah diperuntukkan kepada masyarakat. Setelah selesai, Belanda juga membebaskan tanah kepada pemerintah.

"Jadi, kalau masyarakat tidak dapat membuktikan bahwa itu milik mereka, berarti itu tanah pemerintah. Nah, PT KAI diberikan tanah dengan pengukuran yang valid. Untuk itu, pada saat itu dibuatkan Grondkaart yang ditandatangani pejabat berwenang," katanya.

Untuk Saat ini, kata M.  Noer Marzuki banyak masyarakat yang telah membuat sertifikat di atas tanah milik PT KAI yang ada di dalam data Grondkaart, sehingga PT KAI akan berusaha mengambilnya kembali dengan cara persuasif.

"Kalau persuasif tidak bisa dilakukan. Maka nanti kami PTUN kan. Sebab, sudah jelas aset tanah PT KAI itu yang ada didalam data Grondkaart," katanya.

Sementara, Staf Ahli Direktorat Jendral Aset Tanah dan Bangunan PT KAI, Harto menjelaskan Grondkaart merupakan istilah bahasa Belanda yang artinya suatu produk dari proses hukum, sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas.

"Grondkaart itu bukan hanya sekedar foto dan coretan saja, tapi suatu struktur hukum yang jelas, karena ini sebuah produk di dalamnya ada batasan-batasan tanah. Kemudian, sesuai dengan Surat menteri Keuangan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor S-11/MK.16/1994 tanggal 24 Januari 1995 disebutkan tanah-tanah yang diuraikan dalam grondkaart pada dasarnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai aktiva tetap Perumka (PT. KAI)," kata dia.

Harto mencontohkan, Grondkaart diibaratkan seperti Kartu Keluarga (KK) meskipun sistemnya berubah, data yang ada didalamnya tidak akan berubah, karena hal itu merupakan produk hukum yang menjadi dasar sebuah aset.

"Dalam proses pembuatan Grondkaart ini tidak main-main, yang membuatnya ada ahli ukur maupun pejabat yang berwenang dalam proses keabsahan suatu tanah," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR