JAKARTA (Lampost.co)--Terkait kasus aliran dana suap PLTU Riau-1 ke partai berlambang beringin oleh sejumlah terdakwa, Partai Golkar bakal kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich menyebut partainya siap diperiksa lembaga antirasuah.

"Golkar siap memberikan bantuan, apabila mereka membutuhkan informasi tentang Golkar," kata Lodewijk di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).



Lodewijk menyatakan Golkar menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Golkar tak mau ikut campur atau menekan proses pengembangan kasus.  
"Biar ini berproses secara hukum, KPK akan bekerja dan menentukan," ujarnya.

Golkar mulai terseret lantaran dana diduga hasil korupsi PLTU Riau-I mengalir ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2017 saat mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. KPK membuka peluang menjerat Golkar sebagai tersangka korporasi dalam kasus tersebut.

Politikus Golkar sekaligus tersangka kasus ini, Eni Maulani Saragih, belakangan mengungkap kalau ada perintah dari partai khususnya para elite Golkar agar mengawal proyek PLTU Riau-I. Eni menyebut kucuran dana suap PLTU Riau-I yang diterimanya dari bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK) mengalir ke acara Munaslub partainya pada 2017.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan siap membuktikan dugaan aliran suap PLTU Riau-I ke Munaslub Golkar. Lembaga Antikorupsi meminta semua pihak bersabar dan memberikan waktu ke penyidik, untuk mengembangkan dugaan tersebut.

"Kalau itu (aliran ke Munaslub Golkar) bisa kita buktikan, tapi itu masih dikembangkan," kata Basaria di Gedung KPK, Senin, 3 September 2018.
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR