BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Lampung melakukan klarifikasi kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung terkait bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari partainya yang dilaporkan dan diadukan oleh masyarakat.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung, Supriadi Hamzah mengatakan bahwa pihaknya datang datang kekantor KPU Provinsi Lampung untuk melakukan klarifikasi terhadap bacaleg DPRD Provinsi Lampung atas nama Achmad Junaidi Sunardi (AJS) dari Dapil 7 yang meliputi Lampung Tengah dengan dugaan terindikasi kasus korupsi.



"Kita menyampaikan klarifikasi tentang proses hukum yang pernah dijalani AJS. Kita jelaskan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan korupsi. Tapi pernah melakukan penggelapan mengenai administrasi dan dikenakan hukuman percobaan 9 bulan," katanya kepada Lampost.cot, Senin (27/8/2018).

Dia mengatakan bahwa bacalegnya tidak melakukan pelanggaran yang bisa membatalkan pencalonannya. Ia mengatakan AJS tidak melakukan pelanggaran sebagai mantan koruptor, bukan mantan bandar narkoba dan bukan mantan narapidana pelecehan seksual.

"Kita berharap KPU memberikan keputusan untuk tetap menetapkan AJS di DPT karena yang bersangkutan tidak melanggar 3 pakta integritas. Kita juga akan melengkapi persyaratannya. Akan kita umumkan kepada publik bacaleg kita ini," katanya.

Sementara itu Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum, M. Tio Aliansyah mengatkan bahwa pihak DPD I Partai Golkar Lampung datang kepada KPU untuk melakukan klarifikasi dan konsultasi terhadap caleg atas nama AJS yang bermasalah.

"Baru Partai Golkar yang datang. Untuk bacaleg yang diduga pernah menjadi narapidana yang yang dikurung maupun percobaan, kita akan melakukan pembahasan di rapat pleno pada 1 September 2018 apakah bacaleg tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Apabila ada yang tidak terima putusan kita dipersilahkan melalukan gugatan di Bawaslu," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa sesuai PKPU 20/2018 Pasal 7 menyebutkan bahwa mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR