BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Dalam pertemuan antara manajemen Gojek Pusat dan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Jumat (22/9/2017), terungkap jika pihak Gojek telah mengajukan izin usaha atau operasional tertanggal 10 Maret 2017. Pengajuan izin tersebut dilakukan dengan kelengkapan berkas diantaranya Surat keterangan usaha dari kelurahan, surat keterangan domisili perusahaan, surat terdaftar pajak (NPWP), akta notaries dan lain lain. Namun pengajuan izin tersebut terganjal rekomendasi dari Dishub dan Diskominfo setempat.

Kabid Pengendalian Dinas Perumahan dan pemukiman, Dekrison mengatakan pihaknya baru mengetahui hal tersebut dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Gojek dan Dishub Bandar Lampung, Jumat (22/9/2017).
“Hadir dalam pertemuan hanya pihak Gojek saja. Ternyata izin usaha sudah diajukan tapi prosesnya terganjal rekomendasi angkutan orang dari Dishub dan terkait aplikasi ke Diskominfo,” kata Dekrison kepada Lampost.co.



Dekrison mengatakan hal itulah yang membuat perizinan berjalan lambat, pihaknya juga akan melaporkan hal ini kepada pimpinan untuk segera diputuskan apakah akan melakukan penutupan kantor Gojek tersebut atau pemkot akan memproses ajuan perizinan tersebut.
“Memang permintaan izin kantor ini sedang berproses. Dan kami juga meminta BPMPD agar menyampaikan kekurangan persyaratan izin secara tertulis. Yang jelas sudah ada itikad baik dari Gojek, dan pemkot akan mempertimbangkannya,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut juga dishub Bandar Lampung mengusulkan agar kendaraan yang beroperasi secara online ini dilakukan tes KIR seperti yang diterapkan di Jakarta. “Dishub mengusulkan agar dilakukan uji kir supaya ada PAD yang masuk. Tapi itu tergantung dinas masing-masing yang memang akan mengeluarkan rekomendasi untuk izinnya,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu driver Gojek, Miftahul Huda mengatakan rencana Pemkot yang akan menutup kantor gojek terkait perizinan usaha tidak akan memengaruhi operasional transportasi online tersebut. Kantor hanya berfungsi sebagai kontroling dan support ke driver jika terdapat masalah. “Misal hape ilang harus ganti nomor sama akun itu bisa dilakukan di kantor. Atau ganti kendaraan dari yang lama ke yang baru,” jelasnya.

Jika jadi ditutup, pria yang akrab disapa Iif ini memastikan aplikasi tetap berjalan, hanya berpengaruh pada driver jika sistem pada handpohnenya mengalami masalah. “Kalau misalnya ada kerusakan, bingung mau ngadu kemana. Kalau gak ada kantor, driver bisa jalan suka suka hati, tanpa pengawasan dari kantor,” ucapnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR