KOTABUMI (Lampost.co)--Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah berupaya melakukan pembangunan desa di wilayah setempat melalui 8 skala prioritas pembangunan (windu cita). Lampura pun terlepas dari daerah tertinggal.
“Dalam mewujudkan desa berkembang dan mandiri yang dilihat dari dimensi pelayanan dasar, infrastruktur dasar, transportasi dasar, pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintah, telah dilakukan lewat program windu cita, terutama sejak 2014 hingga 2017,” kata Kepala Bappeda Lampura, Syahrizal, Rabu (17/1).
Kepala DPMD Lampung Utara, Wahab, juga mengatakan dalam rangka percepatan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Utara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bersinergi langsung dengan Pemerintah Daerah. Hal ini merujuk pada SK Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Nomor 30 Tahun 2016 tentang status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
“Disana terdapat 163 Desa Tertinggal dan 21 Desa Sangat Tertinggal, penetapan status tersebut merujuk pada data potensi desa tahun 2014, ”kata Wahab.
Untuk diketahui, ketertinggalan desa-desa pada tahun 2014 yang lalu, saat ini telah terjadi kenaikan status menjadi desa mandiri. Peningkatan status tersebut tidak terlepas dari sinergitas antara pemerintah daerah dan Pemerintah pusat. Kemajuan desa di kabupaten Lampung Utara ditunjukan  melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal.
“Dengan Perpres ini, wilayah yang masuk daerah tertinggal di Provinsi Lampung hanya Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat. Definisi daerah tertinggal adalah kabupaten dengan wilayah dan masyarakat yang kurang berkembang di bandingkan kabupaten lain dalam skala nasional, ”pungkasnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR