LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 12 August
6311

Tags

LAMPUNG POST | Gaung Pilgub, KPU Kalah Cepat
Pilgub Lampung 2018. Lampost.co

Gaung Pilgub, KPU Kalah Cepat

GAUNG Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Lampung semarak di tataran elite politik. Berbagai upaya para bakal calon mencari perahu dan bermanuver dari partai ke partai menjalin komunikasi yang menghiasi pemberitaan beberapa bulan terakhir.
Hasil survei Rakata Institut yang dilansir pada Rabu (9/8/2017) lalu sangat terang benderang mengingatkan kita bahwa 58,33% masyarakat belum mendapat sosialisasi dan belum mengetahui akan adanya perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Lampung pada 27 Juni 2018.
Jelaslah, gegap gempita pesta demokrasi itu justru belum menyentuh konstituen rakyat sebagai pihak pemilik hak suara. Padahal, pemilihan kepala daerah di Bumi Lampung itu akan berlangsung kurang dari setahun lagi.
Kita menyayangkan bahkan amat menyayangkan hal ini. Pesta demokrasi yang harusnya rakyat dapat mengenal calon yang maju sebelum melakukan pencoblosan malah belum mengetahui akan ada pesta demokrasi.
Hal itu tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga ini dituntut harus memperkecil angka partisipasi publik yang ingin mencoblos pada pemilihan kepala daerah, termasuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara.
Sepak terjang KPU dengan bakal calon gubernur yang akan maju, terlihat kalah cepat. Bakal calon dengan ligat sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan beragam cara, mulai dari balutan budaya hingga religi.
Tugas KPU yang tertuang dalam UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU Provinsi adalah pihak penyelenggara yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi pemilu dalam perhelatan politik tersebut.
Program sosialisasi akan memberi makna substansi ideologis dan teknis. Tujuannya membangun kesadaran pendidikan politik sehingga masyarakat sadar makna dalam proses demokrasi.
Untuk mencapai pemaknaan demokrasi lebih dalam, pastinya pemilih harus tahu agenda pemilihan kepala daerah. Dan selanjutnya, konstituen mengetahui siapa calon yang layak akan dipilih.
Kita berharap demokrasi berjalan transparan sesuai dengan tahapan yang berlaku dalam undang-undang. Rakyat bisa memilih calon kepala daerah sesuai nuraninya. Bukan seperti membeli kucing dalam karung. n

LAMPUNG POST

BAGIKAN

TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv