LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 19 June
10099
LAMPUNG POST | Ganti Rugi Tol Tahap II Rp1,527 Triliun
Tol sumatera terus dilanjutkan dan dana penjualannya tahap II mulai cair. (Foto:Lampost)

Ganti Rugi Tol Tahap II Rp1,527 Triliun

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pembebasan lahan jalan tol trans-Sumatera (JTTS) ruas Terbanggibesar—Pematangpanggang terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-Pera). Estimasi kebutuhan uang ganti rugi (UGR) mencapai Rp 1,527 triliun.

Ketua Tim Percepatan Pembebasan Lahan Adeham mengatakan Kemenpu-Pera serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menghitung estimasi kebutuhan uang ganti rugi dengan perincian penetapan lokasi (penlok) 1 senilai Rp529 miliar, penlok 2, Rp467 miliar, dan penlok 3 senilai Rp531 miliar. “Ini kan estimasi, artinya bisa berkurang bisa bertambah, yang jelas dari kementerian menyediakan dana yang cukup untuk UGR ini,” kata Adeham dihubungi Lampost.co, Minggu (18/6/2017).

Dari total panjang 112 km, penlok 1 terdiri dari 716 bidang tanah yang telah selesai diberikan UGR, sementara penlok 2 terdiri dari 786 bidang, dan penlok 3 terdiri dari 699 bidang.

Pihaknya menargetkan 1.485 bidang tanah yang berada pada penlok 2 dan 3 yang harus selesai validasi dan diberikan UGR paling lambat akhir Juli mendatang. “Penlok 1 sudah kami selesaikan UGR-nya senilai Rp230 miliar, tinggal dua penlok lagi yang akan diselesaikan Juni dan Juli ini. Supaya jalan tol ini bisa beroperasi sesuai target pada Juni 2018 mendatang,” kata dia.

Pada pembebasan lahan milik 10 perusahaan yang terdampak pembangunan sepanjang 40,39 km, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung itu mengharapkan kerja sama dari perusahaan tersebut agar pembangunan dapat lancar terlaksana. “Masih ada beberapa perusahaan yang belum memberikan tanggapan terhadap hasil musyawarah UGR. Dan beberapa ada yang mengajukan sanggahan. Kami berharap proses ini tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Kepala Kanwil BPN Lampung Iing Sarkim mengatakan surat izin pakai kawasan kehutanan untuk JTTS ruas Bakauheni—Terbanggibesar telah keluar dari kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). “Suratnya sudah ada, tapi di lahan sepanjang 10 km itu masih terdapat dua jenis warga yaitu yang memiliki sertifikat tanah dan tidak punya sertifikat tanah. Kami masih melakukan pengecekan dan merumuskan solusinya,” kata Iing dihubungi, kemarin.

Meskipun lahan sudah bisa dikosongkan dan dieksekusi, pihaknya masih menunggu hasil koordinasi dengan pengadilan untuk penitipan UGR tanam tumbuh. “Karena hanya tanam tumbuhnya saja yang diganti, untuk itu sebelum pengosongan kami masih berkoordinasi dengan pengadilan,” ujarnya.

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE
  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv