PRINGSEWU (Lampost.co)--Pembangunan Bendungan Way Sekampung yang terletak di Pekon Bumiratu Kecamatan Pagelaran, masih menyisahkan ganti rugi yang beleum tuntas di beberapa pekon.

Berdasarkan data yang dimiliki BPN Pringsewu terdapat dua pekon yang belum selesai soal ganti rugi seperti Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas dan Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara.



Kepala BPN Pringsewu, Alfarabi, saat di konfirmasi Jumat (15/3/2019) menyatakan tugas lembaga dalam proses ganti rugi hanya sebatas melakukan pendataan aset/verifikasi aset. Setelah itu kata Alfarabi, BPN selanjutnya melakukan proses pemberkasan sebagai syarat mengurus ganti layak lahan, kemudian jika semua persyaratan sudah lengkap barulah di sampaikan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembayaran ganti layak lahan warga. "Saat ini prosesnya ada di LMAN," ungkap Alfarabi.

Dia menambahkan apabila LMAN sudah siap akan melakukan pembayaran, barulah akan menginformasikan mepada BPN guna menghubungi warga calon penerima, setalah itu LMAN langsung menyerahkan uang pembayaran keoada warga dengan cara transfet. "Jadi tidak ada uang cash," ungkap Alfarabi.
Kakan BPN menjelaskan saat ini masih ada dua pekon yang belum tuntas: Pekon Fajarbaru Kecamatan Pagelaran Utara dengan 200 bidang lebih. Kemudian Pekon Banjarejo Kecamatan Banyumas sekitar 20 ha.

Menurutnya, kalau yang di Pekon Fajarbaru, memang belum waktu tepat soal pembayaran, bukan karena ada masalah hukum. Sebab secara persyaratan formal yang di sampaikan BPN tidak ada masalah. BPN mengaku sudah meminta LMAN melakukan pembayaran tetapi lembaga negara itu belum memberikan jawaban pasti. 

Sementara untuk lahan di Banjarejo Kecamatan Banyumas, tidak melalui proses resmi dengan BPN karena di luar peta awal. Hanya karena lahan tersebut trrtimbun tanah galian bendungan, sehingga terdapat lahan ukur baru yang hafua di selesaikan. "Tetapi prosesnya langsung antara warga dengan pihak perusahaan," ungkapnya.

Sementara Kabag Tapem Pemkab Pringsewu. Hariyadi Indera. menyatakan kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait ganti layak lahan warga yang terkena proyek bendungan. Apalagi ini proyek nasional, sehingga pemerintah pusat yang di fasilitasi pemprov langsung melakukan komunikasi dengan warga. 

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR